Kuliah Gratis Di PTN, Bagaimana Nasib Kesempatan Kuliah di PTS?

Oleh: Destanul Aulia

Gagasan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) patut disambut dengan harapan. Bagi banyak keluarga di Sumatera Utara, biaya kuliah masih menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah seorang anak dapat melanjutkan pendidikan, memilih program studi yang diminati, atau justru menunda cita-citanya.

Namun, kebijakan sebesar ini perlu dilihat dari pertanyaan yang lebih luas: apakah kesempatan kuliah akan semakin terbuka bagi seluruh anak muda, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta (PTS)?

Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan dan mempertimbangkan berbagai pilihan pelaksanaan pendidikan tinggi gratis, termasuk kemungkinan penerapan secara bertahap. Ketentuannya belum final. Karena itu, inilah saat yang tepat bagi publik untuk ikut memikirkan rancangan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Di Sumatera Utara, pertanyaan tersebut sangat nyata. Data BPS menunjukkan, pada 2024 terdapat 3 PTN dan 195 PTS dalam cakupan pendataan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. PTS menampung sekitar 314.884 mahasiswa, sedangkan PTN sekitar 89.414 mahasiswa.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran kampus swasta dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Sumatera Utara. Namun, karena cakupan pendataan tersebut terbatas, angka ini tidak boleh dibaca sebagai jumlah seluruh perguruan tinggi dan mahasiswa dari semua kementerian di provinsi ini.

Saya memandang PTN dan PTS sebagai bagian dari satu sistem pendidikan tinggi. Di Medan, pilihan kampus mungkin terlihat banyak. Namun, bagi calon mahasiswa dari kabupaten dan kota lain, keputusan untuk kuliah juga berkaitan dengan ongkos perjalanan, tempat tinggal, tanggung jawab keluarga, hingga kesempatan bekerja sambil belajar.

Kampus yang dapat dijangkau dari rumah bisa menjadi satu-satunya pilihan yang realistis bagi sebagian keluarga. Jika bantuan pendidikan hanya mengikuti jenis kampus, kita berisiko mengabaikan kebutuhan mahasiswa yang justru paling mendesak.

Kekhawatiran sebagian PTS mengenai penerimaan mahasiswa baru juga layak didengar. Namun, kita perlu membedakan antara kekhawatiran dan kesimpulan. Perubahan jumlah pendaftar harus diperiksa berdasarkan kampus, program studi, dan wilayah dari tahun ke tahun.

Kuliah gratis di PTN mungkin memengaruhi pilihan calon mahasiswa, tetapi dampaknya tidak dapat dianggap sama bagi setiap PTS. Yang perlu dijaga adalah agar perluasan akses di satu jalur tidak secara tidak sengaja mempersempit pilihan belajar di jalur lainnya.

Hal ini semakin penting dalam pendidikan tinggi bidang kesehatan. Sumatera Utara membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten untuk melayani masyarakat di kota, kawasan pesisir, kepulauan, maupun daerah yang jauh dari pusat layanan.

Pendidikan perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan profesi kesehatan lainnya membutuhkan dosen, laboratorium, serta pengalaman praktik yang bermutu. Karena itu, dukungan kepada mahasiswa harus berjalan bersama pengawasan terhadap mutu program studi dan kapasitas tempat praktik.

Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah mahasiswa, melainkan memastikan lulusan benar-benar siap melayani masyarakat.

Kita sebenarnya sudah memiliki salah satu instrumen yang dapat menjangkau kedua jalur tersebut. KIP Kuliah berlaku bagi mahasiswa yang diterima di PTN maupun PTS sesuai dengan ketentuan program. Pada 2026, alokasinya sekitar Rp15,32 triliun dengan sasaran lebih dari satu juta mahasiswa.

Jika skema kuliah gratis di PTN kelak diterapkan, keberlanjutan dan ketepatan sasaran bantuan bagi mahasiswa PTS perlu tetap menjadi bagian dari perhitungan kebijakan.

Bagi Sumatera Utara, saya mengusulkan tiga hal menjadi perhatian.

Pertama, bantuan harus mengikuti kebutuhan mahasiswa. Pembebasan biaya kuliah memang sangat berarti, tetapi biaya hidup, transportasi, bahan belajar, hingga kebutuhan praktik juga menentukan apakah seseorang mampu bertahan sampai lulus.

Kedua, kesempatan kuliah di PTS harus tetap terbuka dan bermutu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut dapat menggunakan data untuk melihat kelompok mahasiswa serta wilayah yang belum terjangkau bantuan.

Khusus pada program studi kesehatan, dukungan pembiayaan perlu disertai perhatian terhadap mutu pembelajaran dan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.

Ketiga, dampak kebijakan harus dipantau secara terbuka. Perubahan jumlah pendaftar, mahasiswa baru, penerima bantuan, hingga mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi perlu dilihat berdasarkan wilayah dan jenis perguruan tinggi.

Dari sana, kebijakan dapat diperbaiki berdasarkan kondisi yang benar-benar dialami keluarga dan kampus di Sumatera Utara.

Secara nasional, angka partisipasi kasar perguruan tinggi pada 2025 masih berada di angka 32,89 persen. Angka tersebut mengingatkan kita bahwa pekerjaan memperluas kesempatan kuliah masih jauh dari selesai.

Sumatera Utara membutuhkan kapasitas PTN dan PTS sekaligus untuk membuka jalan bagi lebih banyak anak muda. Saya mendukung langkah yang membuat pendidikan tinggi semakin terjangkau.

Namun, ukuran keberhasilannya harus tetap berpijak pada mahasiswa: apakah anak muda dari Medan hingga daerah yang lebih jauh dapat masuk perguruan tinggi, memilih tempat belajar yang sesuai, memperoleh pendidikan bermutu, dan menyelesaikan studinya.

Jika itu yang menjadi pegangan, kuliah gratis di PTN dapat menjadi awal perluasan kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh anak muda, bukan akhir perhatian terhadap mereka yang menempuh jalan pendidikan melalui PTS. (Penulis Pemerhati Pendidikan Tinggi)