Madina Dapat DBH Dari Sawit Rp9,1 MMadina Dapat DBH Dari Sawit Rp9,1 MMadinaDapatDBHDariSawitRp9,1M

MADINA (Waspada): Kabupaten Mandailingnatal mendapat jatah dana bagi hasil (DBH) dari sawit senilai Rp9.150.000.000 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Informasi diperoleh waspada.id dan beritasore.co.id, Senin (25/9), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2023, Madina menjadi salah satu daerah mendapat jatah dana DBH sawit.

Bupati Mandailing Natal HM Ja'far Sukhairi Nasution dijumpai Senin (25/9) mengatakan, DBH ini sesuai perhitungan alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, serta alokasi kinerja dengan perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan.

Penggunaan DBH Sawit ini, kata Bupati, akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang telah ditetapkan Menkeu. Alokasi DBH sawit tidak mengurangi alokasi dibutuhkan pembangunan daerah melalui DAK fisik dan/atau program infrastruktur lainnya.

Sesuai rencana Perubahan Anggaran APBD Madina 2023 ini, dana DBH senilai Rp9.150.000.000 diterima Madina, kata Sukhairi akan diperuntukkan pada dua item pembangunan infrastruktur jalan yakni jalan Bintungan Bejangkar Kec. Sinunukan dan jalan Padangsilojongan Kec. Rantobaek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruabg (PUPR) Madina Elpi Yanti Harahap, ST menjelaskan, untuk pembangunan jalan Bintungan Benjangkar sekira 1,5 km. Sesuai peninjauan lapangan, kata Elpi, jalan ini juga akan ditinggikan sekira 50 cm untuk antisipasi banjir.

Untuk pembangunan jalan Padangsilojongan, jelas Elpi Yanti, akan dibangun sekira 900 meter dengan kontruksi sama dengan jalan Bintungan Bejangkar.

"Insya Allah, tahun ini juga akan dibangun karena pengalokasian anggarannya masuk pada APBD Perubahan tahun 2023, yang saat ini pembahasannya akan berlangsung di DPRD Madina,” tegas Kadis PUPR Madina.(irh)