Mendagri Puji Kerja Sama Kota Lhoksemawe Dan Bener Meriah Tangani InflasiMendagri Puji Kerja Sama Kota Lhoksemawe Dan Bener Meriah Tangani InflasiMendagriPujiKerjaSamaKotaLhoksemaweDanBenerMeriahTanganiInflasi

REDELONG (Waspada): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji langkah kerja sama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Bener Meriah, terkait dengan penanganan inflasi.

Hal itu dikemukakan Tito dalam zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Mendagri yang berlangsung, Senin (20/2).

Rapat virtual membahas tentang penanganan inflasi diikuti sejumlah pejabat negara terkait, seperti Dirjen Holtikultura, Satgas Pangan Polri, Jamdatun Kejagung, Koorahli Panglima TNI dan gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, jika harga cabai dan bawang merah di Kota Lhokseumawe masih stabil, bahkan di bawah harga nasional karena adanya kerjasama dengan Kabupaten Bener Meriah. “Kabupaten Bener Meriah, memiliki produksi cabai dan bawang merah, makanya di Kota Lhokseumawe berkecukupan,” kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, lanjut Tito, bahwa Wali Kota Lhokseumawe telah melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, bahwa harga cabai dan bawang merah di Kota Lhokseumawe di bawah harga nasional. “Ini dicek langsung oleh bapak presiden ke pasar-pasar di Kota Lhokseumawe karena adanya kerja sama dengan Bener Meriah, sehingga harganya menjadi stabil,” lanjut Tito.

Zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Mendagri, juga diikuti langsung oleh Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M. Si dan didampingi sejumlah anggota Foorkopimda setempat. Pj Bupati Haili Yoga, mengikuti zoom meeting tersebut, di Oproom Setdakab Bener Meriah.

Kegiatan rakor pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Mendagri Tito Karnavian menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya beberapa dukungan pemerintah daerah dalam penanganan inflasi yaitu melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan Pinwil Bulog dan Satgas Pangan Daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan gerakan pasar murah, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan dukungan Pemda kepada Bulog dalam penyerapan harga gabah atau beras saat panen. (cno)