Pemprov Sumut Kebut Pemulihan Tapteng, Huntap Dan Infrastruktur Jadi PrioritasPemprov Sumut Kebut Pemulihan Tapteng, Huntap Dan Infrastruktur Jadi PrioritasPemprovSumutKebutPemulihanTapteng,HuntapDanInfrastrukturJadiPrioritas

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng), dengan menitikberatkan pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan perbaikan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak.

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Bobby dengan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Feriyanto Pawenrusi, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (10/4/2026).

“Pemerintah Provinsi Sumut sudah melakukan pendataan serta mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Tapteng dengan fokus utama pada pemulihan konektivitas dan sistem pengairan pascabencana banjir serta longsor,” kata Bobby Nasution.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pemulihan. Pemprov Sumut bersinergi dengan BPN, Pangdam I/BB, serta Kapolda Sumut guna memastikan penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pak Bupati sudah bisa menampung aspirasi masyarakat dan memfokuskan bantuan kepada warga terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Masinton Pasaribu menyampaikan pihaknya tengah memprioritaskan pendataan serta percepatan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) agar tepat sasaran.

Pemkab Tapteng juga mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, sekaligus melakukan perbaikan infrastruktur mendesak seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong OPD menghadirkan inovasi untuk memulihkan sektor ekonomi, termasuk pencetakan sawah baru dan menghidupkan kembali UMKM terdampak.

“Setelah pertemuan ini, saya akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengawal pemulihan pascabanjir dan longsor,” kata Masinton. (DISKOMINFO SUMUT)