Pendaftaran JPT Dibuka: Jalan Sunyi Menuju Kursi Kekuasaan di Aceh Utara

Di balik pintu kayu ruang rapat kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, sebuah panggung birokrasi tengah dipersiapkan. Sebanyak 11 kursi jabatan strategis yang selama ini kosong tanpa pejabat definitif kini menunggu sosok baru untuk mendudukinya.

Kepala BKPSDM, Saifuddin, S.STP., M.S.P., kepada Waspada.id menyebutkan bahwa kursi kosong tersebut meliputi: Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Direktur RSUD Cut Meutia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk mengisi kekosongan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Proses ini bukan sekadar administrasi, melainkan ritual penting dalam menata arah kepemimpinan daerah.

Masa pendaftaran berlangsung sejak 3 September hingga 17 September 2026. Para aparatur yang merasa layak dipanggil untuk menguji keberanian dan kompetensi. Tidak cukup hanya mengisi formulir daring di portal ASN Karier BKN dengan akun MyASN, mereka juga harus menyiapkan dokumen asli dan menyerahkannya ke Sekretariat Panitia Seleksi di Jalan Banda Aceh–Medan KM 295, Lhoksukon. Di sana, antara pukul 09.00 hingga 15.30 WIB, berkas-berkas itu akan ditimbang, diperiksa, dan dicatat sebagai bagian dari perjalanan menuju kursi pimpinan.

Namun panggung ini tidak hanya diisi oleh berkas dan prosedur. Ada suara birokrasi yang menegaskan arah. Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., dalam wawancara Kamis siang (3/9/2026), menuturkan bahwa proses ini telah mendapat restu dari BKN. “Tim Pansel sudah di-acc oleh BKN dan kemarin diumumkan melalui BKPSDM,” ujarnya. Dengan batas waktu dua minggu, ia berharap setiap dinas mampu menghadirkan minimal empat pendaftar. Semakin banyak, semakin baik.

Dayan menekankan bahwa peluang ini tidak hanya terbuka bagi ASN Aceh Utara, tetapi juga bagi aparatur dari luar daerah sepanjang ada izin dari atasan masing-masing. “Pada prinsipnya ini peluang besar untuk karier ASN Aceh Utara sendiri,” katanya. Harapannya sederhana namun tegas: dalam 14 hari ke depan kuota terpenuhi, sehingga jadwal uji kompetensi bisa segera digelar dalam tiga hingga empat hari, lalu hasilnya dilaporkan kepada bupati dan BKN.

Ada optimisme yang mengalir dari ruang kerjanya: bahwa pada September hingga awal Oktober 2026, proses ini sudah selesai. Tetapi ia juga realistis. Jika kuota tidak terpenuhi, masa pendaftaran bisa diperpanjang. “Kita tidak ingin masa pendaftaran ini diperpanjang, biar cepat selesai,” tegasnya.

Di balik kata-kata itu, tersimpan sebuah agenda besar: meneguhkan kinerja pemerintahan Aceh Utara. Selama ini, banyak jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang terbatas dalam ruang gerak. Dengan pejabat definitif, fokus bisa diarahkan penuh pada program pembangunan. “Untuk mewujudkan Aceh Utara bangkit,” Dayan menutup dengan nada harapan.

Seleksi ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah cermin komitmen pemerintah daerah menghadirkan pejabat yang berkompetensi, berintegritas, dan profesional. Kursi-kursi kosong itu bukan hanya simbol jabatan, melainkan amanah untuk menjawab tantangan pembangunan. Dan di balik panggung birokrasi, suara Sekda menjadi semacam prolog: bahwa jalan sunyi menuju kursi kekuasaan adalah jalan yang harus ditempuh dengan disiplin, meritokrasi, dan harapan akan kebangkitan Aceh Utara. (Maimun Asnawi, S.HI.,M.Kom.I/WASPADA.id).