Program Swasembada Pangan Terhamat Akibat Realisasi Anggaran Rendah

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, program swasembada pangan bisa terlambat akibat realisasi anggaran pertanian di daerah masih rendah.

"Saya tahu beliau (Mentan) sering kali menyalurkan dukungan anggaran ke sejumlah dinas pertanian, tapi realisasinya rendah dan tidak sesuai dengan keinginan beliau," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Inflasi di Jakarta, di kutip Rabu (14/10/2026).

Ia mencontohkan, Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sudah mengalokasikan dana hampir Rp 900 miliar khusus untuk pemulihan area pertanian di wilayah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Anggaran tersebut dikirim pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dinas pertanian di wilayah masing-masing," ungkap Tito.

Setelah dilakukan pengecekan lapangan, realisasi anggaran untuk Sumatera Utara dan Barat sudah mencapai 50 hingga 60 persen.

"Tapi di Aceh itu baru 50 sampai 60 persen.

Padahal masyarakat yang terdampak sawahnya, kebunnya, mereka sudah meminta dan menuntut untuk perbaikan. Uangnya sudah disalurkan oleh beliau, tapi di tingkat dinasnya macet," jelas Tito.

Mendagri mengaku sudah berkali-kali mendorong pemerintah daerah untuk segera menggunakan anggaran tersebut untuk pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana, namun tak membuahkan hasil.

Bagi Tito, kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena realisasi anggaran yang terhambat birokrasi tersebut berpotensi menghambat program swasembada pangan yang tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian sudah menandatangani nota kesepahaman tentang pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan ketenagakerjaan penyuluh pertanian.

Ke depannya, Kementerian Pertanian boleh langsung menyalurkan bantuan pertanian ke daerah yang membutuhkan tanpa harus melalui pemerintah daerah.

"Oleh karena itulah kemudian kami bersepakat setelah berdiskusi panjang, atas arahan Bapak Presiden juga. Kemudian, ada sarana prasarana untuk penyuluh pertanian yang banyak sekali rusak, tidak diurusin oleh daerah, diambil alih oleh beliau (menteri pertanian) diperbaiki," pungkas Tito.(Id88)