46 Mahasiswa ICAIOS Belajar Perdamaian dari Bupati Pidie

SIGLI (Waspada.id): Rombongan International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) menemui Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, MH, untuk belajar langsung dari pelaku sejarah konflik dan perdamaian Aceh.

Rombongan yang tercatat sebanyak 46 mahasiswa itu diterima di Ruang Kerja Bupati Pidie, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Dialog antara Bupati Pidie dan rombongan mahasiswa ICAIOS berlangsung terbuka dan akrab, membahas pengalaman Aceh melewati konflik hingga membangun perdamaian.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, MH, didampingi Asisten I Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si., Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jufrizal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Muhammad Irfan Islami, S.IP., M.M.

Ke-46 mahasiswa tersebut berasal dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Myanmar, Filipina, Sri Lanka dan Thailand. Sejumlah mahasiswa berasal dari negara yang memiliki pengalaman konflik, sehingga perjalanan Aceh menjadi salah satu bahan pembelajaran dalam program tersebut.

Pertemuan membahas pengalaman Aceh setelah konflik, mulai dari transformasi politik, pemulihan ekonomi, reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga pelaksanaan berbagai kesepakatan perdamaian.

Yuhki John Tajima dari Amerika Serikat mengatakan, para mahasiswa ingin melihat langsung bagaimana Aceh melewati konflik berkepanjangan hingga mencapai perdamaian.

“Program perdamaian hari ini khusus, karena para mahasiswa hadir dari negara-negara yang pernah mengalami konflik. Mereka ingin belajar karena Aceh berhasil mewujudkan perdamaian,” kata Yuhki.

Menurutnya, pengalaman Aceh penting dipelajari untuk memahami faktor yang mendukung proses perdamaian, termasuk aspek politik dan ekonomi.

“Bagaimana kami bisa mengambil pelajaran dari Aceh. Tentang ekonomi, politik dan perpanjangan otonomi khusus,” ujarnya.

H Sarjani Ungkap Pengalaman Masa Konflik

Di hadapan mahasiswa, Sarjani mengisahkan perjalanan hidupnya sejak terlibat dalam perjuangan GAM hingga menjadi kepala daerah.

Ia mengatakan mulai terlibat dalam perjuangan ketika berusia 19 tahun. Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, ia kembali ke Aceh dan ikut dalam perjuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Saya cerita sedikit masa lalu sampai sekarang menjadi bupati. Dulu saya pejuang GAM, umur 19 tahun sejak 1986 sampai 2025. Pendidikan di luar negeri, pulang ke Aceh untuk berjuang menuntut kemerdekaan Aceh,” kata H Sarjani.

Menurutnya, sebelum kesepakatan damai tercapai, Aceh telah melewati sejumlah proses perundingan, termasuk CoHA yang kemudian tidak menghasilkan penyelesaian permanen. Situasi tersebut berlanjut hingga diberlakukannya darurat militer.

Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, H Sarjani mengaku berada di kawasan hutan lindung di pegunungan karena kondisi keamanan saat itu.

“Saat tsunami saya di hutan lindung di gunung akibat darurat militer. Perjuangan kami bukan di gunung, tetapi di kampung-kampung. Namun karena darurat militer, kami harus ke gunung,” ujarnya.

Bencana tersebut, lanjutnya, kemudian menjadi salah satu momentum yang memperkuat harapan terhadap penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Perdamaian dan Persoalan Implementasi

H Sarjani menjelaskan, kesepakatan damai membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan Aceh. Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI dengan sejumlah kewenangan khusus.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan penting penyelenggaraan pemerintahan setelah konflik.

Namun, menurut Sarjani, pelaksanaan sejumlah komitmen pascaperdamaian masih menghadapi persoalan. Salah satunya menyangkut reintegrasi mantan kombatan.

“Memang yang tertulis, mantan GAM diberikan kebun, diberikan fasilitas. Sudah 21 tahun damai belum ada apa-apa,” katanya.

Ia menilai kesepakatan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata.

Aceh Pegang Janji

Bagi Sarjani, komitmen menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian. Ia mengatakan masyarakat Aceh memiliki pengalaman panjang mengenai arti sebuah kesepakatan.

“Kalau janji damai, ya damai. Dulunya kalau ada perjanjian kami tidak ada surat. Makanya kami Aceh pegang janji,” ujarnya.

“Jangan diingkari. Kalau diingkari kami Aceh marah. Kenapa damai? Kita tetap pada janji dan kami tetap tuntut janji,” lanjutnya.

Ia menambahkan, keberlanjutan perdamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab mantan kombatan. Generasi muda juga perlu memahami sejarah agar proses yang telah dilalui tidak terputus.

“Perjanjian ini bukan sekadar pejuang, tetapi anak-anak mahasiswa juga menuntut janji,” katanya.

Bupati H Sarjani kemudian menggambarkan perubahan Pidie setelah konflik berakhir. Wilayah yang dahulu dikenal sebagai salah satu basis dan pusat komando konflik kini mengalami perubahan suasana kehidupan masyarakat.

“Pidie paling damai di Aceh. Pidie dikenal daerah basis, pusat komando konflik. Tapi Pidie sekarang paling aman dan damai di Aceh,” katanya.

Ia menyebut pengalaman sebagai Panglima GAM Pidie dan Pidie Jaya membuatnya mengetahui secara langsung situasi wilayah tersebut pada masa konflik.

“Saya panglima GAM Pidie dan Pidie Jaya. Semua senjata saya tahu. Kalau dipikir, Pidie paling aman dan nyaman. Ini cerita masa lalu,” ujarnya.

Kepada mahasiswa, H Sarjani juga menceritakan perbedaan kehidupan generasinya dengan anak muda sekarang.

“Saya masa muda tidak pernah merasakan seperti kalian. Lulus SMA saya langsung latihan militer GAM di Tripoli,” kata H Sarjani.

Pertemuan yang berlangsung akrab tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa ICAIOS memperoleh perspektif langsung dari seorang pelaku sejarah mengenai perubahan Aceh, dari konflik bersenjata menuju perdamaian, sekaligus memahami persoalan yang masih muncul dalam perjalanan pascakonflik. (id69)