Akses Berobat Gratis Harus Diikuti Pelayanan Bermutu

MEDAN (Waspada.id): Kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan melalui program berobat gratis dinilai harus diimbangi dengan kesiapan rumah sakit. Jangan sampai akses berobat semakin luas, tetapi pasien justru menghadapi kamar penuh, antrean panjang dan ketidakpastian penanganan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dr H Ahmad Darwis SAg MA, Sabtu (19/9/2026). Ia menilai peningkatan akses kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan mutu pelayanan rumah sakit.

Menurut Ahmad Darwis, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki akses untuk berobat. Pemerintah juga harus memastikan pasien memperoleh pelayanan yang cepat, layak, manusiawi dan bermutu.

“Persoalan kesehatan Sumut bukan hanya soal masyarakat bisa berobat, tetapi apakah ketika datang ke rumah sakit mereka benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, layak dan bermutu,” ujar Ahmad Darwis.

Ia mengatakan, kondisi kamar rumah sakit yang penuh maupun pasien yang harus menunggu tanpa kepastian perlu menjadi bahan evaluasi. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan ketersediaan tempat tidur, dokter dan tenaga kesehatan, obat-obatan, ruang ICU, peralatan medis serta sistem rujukan yang efektif.

“Jangan sampai program berobat gratis memperluas akses masyarakat, tetapi kapasitas pelayanan justru tertinggal sehingga pasien harus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.

Ahmad Darwis juga menyoroti masih adanya ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Menurutnya, penumpukan pasien di sejumlah rumah sakit rujukan di Kota Medan menunjukkan perlunya penguatan rumah sakit di kabupaten dan kota.

“Masyarakat di kabupaten dan kota juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit di Medan,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pemerataan dokter spesialis, fasilitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit umum daerah (RSUD). Penguatan sistem rujukan regional juga dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sedekat mungkin dengan tempat tinggalnya.

Ia menambahkan, pemerataan pelayanan kesehatan bukan hanya menyangkut pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga pemerataan sumber daya manusia serta kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien.

Dengan sistem rujukan yang kuat, pasien dengan kebutuhan pelayanan dasar dapat ditangani di daerah. Sementara pasien dengan kondisi tertentu dapat dirujuk secara cepat dan tepat ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Ahmad Darwis juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan capaian Universal Health Coverage (UHC) maupun program berobat gratis sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan.

“Yang harus diukur adalah hasil nyata yang dirasakan pasien. Berapa lama waktu tunggu, apakah kamar tersedia, apakah dokter dan obat tersedia, serta bagaimana pasien ditangani ketika rumah sakit penuh,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan bahwa mereka boleh berobat. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit dan datang ke rumah sakit, mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang nyata, bukan sekadar akses berobat di atas kertas,” pungkasnya.

Ia berharap persoalan pelayanan kesehatan menjadi perhatian bersama karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian penting dari kualitas hidup.

“Jika masih ada pasien terlantar, pemerintah harus membuka persoalannya secara transparan dan segera membenahi sistem,” katanya.

Dengan demikian, menurut Ahmad Darwis, keberhasilan pembangunan kesehatan pada akhirnya harus terlihat dari pengalaman nyata masyarakat ketika membutuhkan pertolongan medis, mulai dari kemudahan mendapatkan pelayanan hingga kepastian memperoleh perawatan yang layak.(id141)