Anggota Komisi V DPR RI HRD: Pembenahan Stasiun Bogor Kunci Kualitas Transportasi Publik

BOGOR (Waspada.id): Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (dikenal dengan sapaan HRD), menegaskan komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya sektor perkeretaapian.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kerja spesifik bersama rekan-rekan anggota Komisi V DPR RI lainnya ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2026).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di Stasiun Bogor, sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah demi menjamin kelancaran mobilitas masyarakat luas.

Menurut HRD, Stasiun Bogor memegang peran yang sangat strategis dalam menopang aktivitas keseharian masyarakat. Oleh sebab itu, ketersediaan fasilitas yang memadai, layak, dan aman harus menjadi fokus utama seluruh pemangku kepentingan.

"Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan," ujar HRD di lokasi kunjungan.

Ia melanjutkan, pemeliharaan rutin terhadap jalur dan fasilitas sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan setiap perjalanan. Namun, langkah pemeliharaan tersebut direncanakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan yang berjalan, karena berimbas langsung pada aktivitas dan perekonomian masyarakat. Terlebih lagi, rute Bogor merupakan salah satu jalur KRL dengan tingkat kepadatan penumpang yang tinggi.

Lebih lanjut, HRD menyatakan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah pusat dalam melakukan penataan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bogor.

"Presiden telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas dalam rencana ini," jelasnya.

Ia menambahkan, upaya pembenahan Stasiun Bogor maupun transportasi perkeretaapian secara nasional membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pihak terkait lainnya.

Hasil dari kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan mendalam sekaligus bahan pengawasan bagi Komisi V DPR RI. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik dapat direspons secara tepat sasaran dan cepat.

"Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas HRD.

Dalam pandangannya, pembenahan transportasi publik tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah atau parsial. Peningkatan kualitas pelayanan harus mencakup seluruh aspek secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan sarana-prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang.

"Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan," pungkas HRD mengakhiri keterangannya.(id73)