Dinkes Abdya Perkuat Tata Kelola Obat, Libatkan Seluruh Kepala PuskesmasDinkes Abdya Perkuat Tata Kelola Obat, Libatkan Seluruh Kepala PuskesmasDinkesAbdyaPerkuatTataKelolaObat,LibatkanSeluruhKepalaPuskesmas

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), terus memperkuat sistem pengelolaan logistik farmasi, guna menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah, meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi ketersediaan obat di seluruh puskesmas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Ketersediaan Obat melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Abdya di Aula Hotel Green Ariesta Blangpidie, Rabu (8/7).

Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Heru Sunaryo, bersama tim dan diikuti seluruh kepala puskesmas, serta pengelola obat se-Kabupaten Abdya.

Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Rinaldi mengatakan, bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sediaan farmasi, di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, agar lebih efektif, akuntabel dan berbasis data.

Menurutnya, kualitas pelaporan obat menjadi faktor penting, dalam menentukan tingkat ketersediaan obat di setiap puskesmas.

Pelaporan yang akurat, akan memudahkan pemerintah mengidentifikasi potensi kekurangan, maupun kelebihan stok. Sehingga perencanaan kebutuhan obat, dapat dilakukan secara lebih tepat. "Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta, dalam menyusun laporan obat yang akurat, lengkap dan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan logistik farmasi," ujar Rinaldi.

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti evaluasi terhadap sistem pelaporan, yang selama ini diterapkan di masing-masing puskesmas. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan mekanisme pelaporan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan obat di tingkat pelayanan dasar.

Rinaldi menegaskan, penguatan sistem pelaporan tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting, dalam menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat. "Dengan sistem pelaporan yang semakin baik, pengelolaan logistik farmasi akan semakin kuat, sehingga ketersediaan obat dapat terjaga dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berlangsung secara optimal," pungkasnya.(id82)