Ekspor UMKM Makin Ngebut, Transaksi Tembus US$347 Juta

JAKARTA (Waspada.id): Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia semakin agresif menembus pasar global. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi ekspor yang difasilitasi pemerintah melalui program UMKM Bisa Ekspor mencapai US$347 juta atau sekitar Rp6,21 triliun sepanjang Januari-Agustus 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, capaian tersebut melonjak dibandingkan transaksi sepanjang tahun sebelumnya yang tercatat US$134,8 juta. Menariknya, sekitar 60 persen pelaku UMKM yang difasilitasi bahkan belum pernah melakukan ekspor sebelumnya.

"Tahun lalu transaksinya mencapai US$134,8 juta. Tahun ini sampai Januari sampai Agustus transaksinya sudah US$347 juta. Dan itu rata-rata 60 persen belum pernah ekspor," kata Budi dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Program UMKM Bisa Ekspor mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari berbagai negara. Pemerintah memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses pasar sekaligus mempertemukan UMKM dengan buyer potensial.

Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara, terdiri atas atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Melalui jaringan tersebut, pelaku UMKM terlebih dahulu dapat mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan Indonesia sebelum dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri.

Budi menegaskan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar ekspor Indonesia tidak hanya ditopang perusahaan berskala besar. UMKM yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor juga didorong untuk mulai masuk ke pasar internasional.

Dorong UMKM Masuk Ritel Modern

Selain membuka akses ekspor, Kemendag juga mendorong produk UMKM masuk ke jaringan ritel modern di dalam negeri. Salah satu dukungan yang diberikan adalah fasilitasi sertifikasi barcode bekerja sama dengan GS1 Indonesia.

Fasilitas tersebut menyasar produk pangan dalam kemasan serta produk perawatan kecantikan atau beauty care. Barcode dinilai dapat mempermudah proses layanan, penyimpanan, distribusi hingga pendataan produk ketika masuk ke jaringan ritel modern.

"Hari ini kita melakukan sertifikasi barcode untuk produk lokal, untuk UMKM kita biar lebih mudah diterima di ritel modern. Jadi kalau di ritel modern kan pakai barcode segala macam, jadi kita fasilitasi dengan perusahaan GS1 Indonesia," ujarnya.

Pada tahap awal, fasilitas barcode diberikan kepada 50 perusahaan UMKM yang telah melewati proses kurasi. Namun, kepemilikan barcode bukan berarti produk otomatis dapat masuk ke ritel modern.

Produk tetap harus memenuhi standar kualitas serta melewati proses kurasi yang dilakukan jaringan ritel, termasuk melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

"Karena dengan barcode ini memudahkan Aprindo, memudahkan Hippindo untuk mengecek semua datanya, kan ada di situ. Itu selama ini kan mungkin banyak juga UMKM yang belum punya itu. Ini kita fasilitasi," kata Budi.

Kemendag juga menggandeng Aprindo dan Hippindo untuk memperluas penyerapan produk lokal di pasar ritel modern. Budi menyebut hampir 80 persen produk yang mengisi ritel modern saat ini merupakan produk lokal.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui pola kemitraan setelah aturan yang sebelumnya mewajibkan ritel modern menyerap minimal 30 persen produk lokal dipersoalkan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dinilai tidak adil.

500 UMKM Disiapkan Naik Kelas

Tak berhenti pada ekspor dan akses ritel, pemerintah juga menyiapkan fasilitas branding untuk memperkuat daya saing UMKM.

Sekitar 500 UMKM akan mendapatkan fasilitas branding yang akan diluncurkan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41. Program tersebut mencakup pembenahan kemasan, peningkatan kualitas hingga penguatan branding agar produk UMKM lebih siap bersaing.

Pemerintah juga menyiapkan program Desa Ekspor untuk membantu produk-produk dari desa memenuhi standar dan meningkatkan kualitas sebelum masuk ke pasar yang lebih luas.

Sementara itu, TEI ke-41 dijadwalkan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di ICE BSD. Hingga saat ini sekitar 5.400 buyer asing telah mengonfirmasi kehadiran dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga pelaksanaan acara.

Pada TEI sebelumnya, jumlah buyer mencapai 8.045 dengan nilai transaksi US$22,8 miliar atau sekitar Rp408,59 triliun.

Untuk TEI tahun ini, pemerintah memasang target transaksi US$17,5 miliar atau sekitar Rp313,28 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar US$16,5 miliar atau sekitar Rp295,37 triliun.

Dalam rangkaian TEI 2026, Kemendag juga menggelar penjurian Pangan Nusa untuk produk makanan dan minuman. Produk UMKM yang menjadi pemenang akan difasilitasi untuk masuk ke jaringan ritel modern melalui kerja sama dengan Hippindo.

Budi menegaskan kualitas menjadi kunci bagi produk lokal untuk menembus pasar ritel modern sekaligus menghadapi persaingan dengan produk impor.

"Jadi untuk bisa masuk ritel modern, untuk bisa bersaing dengan produk-produk lain, produk-produk impor adalah produk kita, produk lokal harus berkualitas," ujarnya. (cnni)