Good Governance dan Mitigasi Bencana, RE Nainggolan Dorong Pemko Binjai Perkuat KesiapsiagaanGood Governance dan Mitigasi Bencana, RE Nainggolan Dorong Pemko Binjai Perkuat KesiapsiagaanGoodGovernancedanMitigasiBencana,RENainggolanDorongPemkoBinjaiPerkuatKesiapsiagaan

MEDAN (Waspada.id): Penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan peralatan dan personel ketika bencana terjadi. Pemerintahan yang baik (good governance) harus mampu membangun sistem mitigasi yang terencana, melibatkan masyarakat, serta memastikan setiap unsur pemerintahan memiliki kemampuan merespons ancaman secara cepat.

Hal tersebut disampaikan birokrat senior Dr. RE Nainggolan, MM saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang digelar Pemerintah Kota Binjai di Taman Simalem Resort, Karo, Jumat (21/8/2026).

RE Nainggolan menjadi satu-satunya narasumber dari unsur eksternal dalam kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta jajaran Pemerintah Kota Binjai tersebut. Kegiatan itu sendiri berlangsung tiga hari hingga Mingu besok.

Tokoh yang pernah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara itu mengaitkan prinsip good governance dengan tata kelola kebencanaan. Menurut dia, pemerintahan yang baik harus hadir bukan hanya ketika bencana sudah terjadi, tetapi jauh sebelumnya melalui pemetaan risiko, edukasi masyarakat, kesiapan aparatur, sistem peringatan dini, hingga simulasi evakuasi.

“Good governance itu bukan hanya soal administrasi pemerintahan yang baik. Lebih jauh, pemerintah harus mampu melindungi masyarakat dengan membangun sistem yang membuat masyarakat siap menghadapi risiko,” ujar RE Nainggolan dalam paparannya.

Ia mencontohkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai berhasil membangun kesiapsiagaan berbasis masyarakat melalui program Desa/Kalurahan Tangguh Bencana (Destana).

Berdasarkan data BPBD DIY yang dikutip ANTARA, hingga 2023 telah terbentuk 332 desa/kelurahan tangguh bencana dari total 438 desa di DIY. Di wilayah tersebut, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman mengenai ancaman bencana, tetapi juga dilatih melakukan penanganan awal secara mandiri dan dilengkapi sejumlah peralatan kebencanaan.

Menurut RE Nainggolan, pendekatan tersebut penting karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian ketika bencana terjadi. Masyarakat yang berada di lokasi kejadian merupakan pihak yang pertama kali berhadapan dengan bencana.

“Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana. Pemerintah membangun sistemnya, tetapi masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dan membantu lingkungan sekitarnya,” katanya.

Ia juga menyinggung praktik penanganan keadaan darurat di DKI Jakarta yang menempatkan kecepatan respons sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Dalam sistem penanganan banjir Jakarta, misalnya, terdapat prosedur yang mengatur penyampaian informasi, pengerahan Tim Reaksi Cepat, kaji cepat, hingga penanganan dan evakuasi. Dokumen perencanaan kontinjensi banjir DKI bahkan menetapkan sejumlah tahapan respons dalam hitungan menit.

"Demikian pula Bali, yang berhasil melibatkan dan mengintegrasikan masyarakat adat dalam penanggulangan bencana," katanya.

Sementara di luar negeri, demikian pemaparan RE Nainggolan, Jepang adalah salah satu role model terbaik dalam mitigasi bencana. Bencana dahsyat seperti tsunami pada 2011 lalu bisa dilalui tanpa ada korban jiwa. "Rotterdam dan Belanda secara umum juga daerah yang sangat luar biasa dalam menangani banjir," katanya.

Selain itu, RE Nainggolan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurut dia, penanggulangan bencana tidak dapat hanya menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dunia usaha, relawan, media, dan masyarakat.

“Bencana tidak mengenal batas OPD. Karena itu, respons pemerintah juga tidak boleh terkotak-kotak berdasarkan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Binjai yang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan tersebut. Secara khusus, RE Nainggolan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Binjai beserta jajaran karena BPBD Kota Binjai yang menurut hasil survei merupakan salah satu BPBD yang memiliki kinerja baik di Sumatera Utara.

Menurut dia, pelatihan semacam itu harus dipandang sebagai investasi pemerintahan untuk mengurangi risiko, bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.

“Semakin siap pemerintah dan masyarakat, semakin kecil kemungkinan bencana berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” katanya.

Ke depan, Binjai perlu membentuk Kelurahan Siaga Bencana (Kesana) atau Kelurahan Tanggap Bencana (Ketana), dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah semakin canggih. "Dirikan gudang-gudang penyimpanan bahan makanan di berbagai posko yang hanya boleh dipakai saat ada bencana. "Binjai Utara dan Binjai Selatan saya kira bisa dipertimbangkan secara khusus," katanya.

Binjai Perkuat Kesiapan Aparatur

Pelatihan itu sendiri dibuka langsung Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. Dalam sambutannya, Amir Hamzah menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran pemerintah menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Ia mengatakan kegiatan tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga dilengkapi berbagai praktik dan simulasi. Peserta mendapatkan penyuluhan dan edukasi mengenai banjir, praktik evakuasi mandiri, pertolongan pertama, penggunaan peralatan kebencanaan, hingga simulasi banjir.

Menurut Amir Hamzah, kemampuan menghadapi bencana harus dibangun melalui latihan yang berkelanjutan. Aparatur pemerintah harus mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana berkoordinasi ketika keadaan darurat terjadi.

“Pemerintah Kota Binjai memiliki komitmen yang kuat agar seluruh jajaran pemerintahan, bersama semua komponen masyarakat, benar-benar siap dan tanggap terhadap setiap ancaman dan potensi bencana,” ujar Amir Hamzah.

Ia menilai kesiapsiagaan tidak boleh hanya dibangun setelah bencana terjadi. Pencegahan dan mitigasi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Pelatihan di Taman Simalem Resort tersebut diharapkan memperkuat kapasitas para pimpinan OPD, camat, dan jajaran pemerintahan Kota Binjai dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi.

Bagi RE Nainggolan, ukuran keberhasilan pemerintahan dalam menghadapi bencana bukan semata-mata seberapa cepat pemerintah bertindak setelah bencana terjadi, tetapi juga seberapa jauh pemerintah mampu mencegah risiko, menyiapkan masyarakat, dan meminimalkan korban sebelum bencana datang.

“Mitigasi yang baik adalah bentuk nyata kehadiran negara. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membuat rakyat merasa aman karena sistemnya bekerja,” kata RE Nainggolan. (id29)