Hasil Sidak Kepala Bappisus dan Menteri Imipas di Lapas Cibinong: Perabotan Kosong, Janji Investigasi

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sidak dilakukan usai Ombudsman Republik Indonesia menemukan fasilitas mewah yang diduga bisa ditempati oleh warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Aris mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama Agus bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapas tersebut.

Berdasarkan tayangan di kanal YouTube Kompas TV, awalnya Agus bersama Aris memasuki salah rumah yang didatangi Ombudsman.

Rumah pertama berisi perobatan cukup lengkap seperti sofa, meja, TV, kasur, dispenser, dan lainnya. Namun, AC-nya dicopot. Aris menanyakan soal AC di dalam ruangan tersebut apakah sengaja dicopot atau belum dipasang.

"Sedang rusak, Bapak,” jawab Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto. Lalu, keduanya beralih untuk memeriksa rumah lainnya yang juga didatangi Ombudsman.

Rumah tersebut tidak berisi perabotan mewah seperti yang terekam dalam video Ombudsman.

Rumah klaster untuk pegawai lapas

Usai sidak, Aris menjelaskan bahwa klaster perumahan di kompleks Lapas Cibinong merupakan tempat tinggal bagi karyawan lapas.

Ia menyebut, terkadang ada warga binaan Lapas Cibinong diberi tugas untuk membersihkan rumah-rumah tersebut.

"Atau setiap saat juga warga binaan itu mempunyai tanggung jawab untuk juga membersihkan, kadang-kadang ya. Nah ini sebagai pembinaan," jelas Aris.

Investigasi dugaan komersialisasi klaster

Pada kesempatan yang sama, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan tetap akan melakukan investigasi soal dugaan komersialisasi klaster mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.

“Ini yang akan didalami. Ini yang akan didalami. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi,” kata Agus. Pihaknya akan mendalami apakah rumah tersebut digunakan untuk para pegawai Lapas atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Terkait sosok pria yang bersembunyi saat sidak Ombudsman, Agus mengaku belum mengetahui hal tersebut.

Namun, dia menyampaikan serupa seperti Aris, rumah tersebut ditempati oleh para pegawai Lapas dan beberapa petugas. “Kemudian ini akan kita dalamilah, ya. Artinya orang-orang yang mungkin menggunakan ini, nanti akan pasti akan ketahuan, ya,” ucap dia.

Bantahan Kalapas

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto pun membantah temuan Ombudsman RI soal dugaan pungutan liar (pungli) dan masalah keamanan.

"Alhamdulillah tidak ada di sini,” kata Wisnu, saat mendampingi Agus. "Kalau ada pungli, bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada,” sambung dia.

Wisnu mengatakan, sistem keamanan di Lapas Cibinong berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dorong Polri-BPK turun tangan

Dorongan agar Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengusut dugaan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Cibinong kemudian muncul dari Anggota Komisi III DPR RI Abdullah.

Abdullah menilai temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong oleh Ombudsman RI saat melakukan sidak perlu didalami dari sisi dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana.

“Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026).

Menurut Abdullah, audit BPK juga diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan aset di Lapas Cibinong.

"Kalau kita ingin mewujudkan tata kelola lapas yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi, audit BPK adalah salah satu pintu masuknya. Dari sana harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset. Ini penting untuk memastikan komitmen lapas dalam mewujudkan zona integritas,” tutur Abdullah.

Abdullah menilai pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap dan membuktikan dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapas Cibinong.

Bakal panggil Ombudsman dan Imipas

Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ombudsman RI dan jajaran Kementerian Imipas untuk membahas polemik fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (28/9/2026) pukul 10.00 WIB.

“Terkait dengan substansinya, apa yang menjadi temuan Ombudsman RI, nanti Komisi XIII secara resmi akan mengundang Ombudsman RI, Dirjen Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kanwil Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat, dan Kalapas Cibinong,” ujar kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (25/9/2026).

Menurut Sugiat, rapat tersebut digelar untuk mendengarkan dan mendalami keterangan dari masing-masing instansi, karena terdapat perbedaan informasi mengenai fasilitas di Lapas Cibinong.

“Untuk rapat dengar pendapat untuk saling mengonfirmasi data temuan terhadap Ombudsman RI terhadap fakta di lapangan dengan apa yang dijelaskan oleh pihak Kanwil Pemasyarakatan RI," kata Sugiat.

Politikus Gerindra itu menambahkan, Komisi XIII juga berencana turun langsung ke Lapas Cibinong setelah rapat tersebut. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapas yang menjadi polemik.(id03)

Sumber Kompas.com