KAMMI Sumut Geruduk DPRD: Bongkar Polemik KPID, Desak KPK–Kejati Usut Anggaran DPRD

MEDAN (Waspada.id): Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mendesak DPRD Sumut membuka seluruh tahapan seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2026-2029 kepada publik.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (21/9), yang dipimpin Ketua PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe, S.H.

Aksi diwarnai pembakaran ban dan nyanyian lagu-lagu perjuangan. Meski demikian, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Dalam orasinya, Irham mengatakan KAMMI mempertanyakan transparansi proses seleksi KPID Sumut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui mekanisme dan proses setiap tahapan pemilihan.

“Kami menolak segala bentuk proses pemilihan KPID Sumut yang tertutup dan tidak transparan. Jangan biarkan KPID menjadi produk transaksi politik atau sekadar arena pembagian jabatan publik,” tegasnya.

KAMMI meminta pimpinan dan Komisi A DPRD Sumut meninjau kembali tahapan seleksi serta melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) secara terbuka.

Massa juga meminta verifikasi faktual terhadap rekam jejak, kualifikasi dan status nonpartisan seluruh calon. Dalam tuntutannya, KAMMI turut mempertanyakan rekam jejak Muhammad Yusron dan meminta DPRD memberikan klarifikasi terkait potensi konflik kepentingan maupun afiliasi politik.

Selain itu, KAMMI meminta DPRD Sumut menjelaskan mekanisme seleksi, termasuk alasan aksi walk out dua fraksi pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan yang disebut berlangsung September 2026.

Perwakilan massa kemudian diterima Kabag Humas DPRD Sumut, Sofyan. Ia menerima pernyataan sikap KAMMI dan menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti.

KAMMI juga meminta setiap pengaduan dan keberatan masyarakat terkait calon KPID ditindaklanjuti secara transparan. Massa turut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan KPK memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 serta 2024 hingga saat ini.

Usai menyerahkan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan tertib. KAMMI menyatakan akan terus mengawal proses pemilihan KPID Sumut hingga seluruh tahapan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada publik. (id142)