Kampung Nelayan Merah Putih Dibidik Jadi Mesin Ekonomi, KKP Gandeng Koperasi dan BUMN

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk memperkuat pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini disiapkan berbasis koperasi agar infrastruktur yang telah dibangun dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus menyerap hasil tangkapan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan BP BUMN tengah merancang sistem operasional terpadu untuk KNMP.

Skema tersebut mencakup pembiayaan, pengelolaan usaha hingga akses pemasaran. Dengan model ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan infrastruktur KNMP tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

"KNMP ini merupakan bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu perannya adalah menjadi off-taker hasil tangkapan nelayan karena infrastruktur dasarnya sudah kami siapkan," ujar Trenggono kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Nelayan Tak Lagi Terbebani Modal Melaut

Trenggono mengatakan penguatan koperasi dalam ekosistem KNMP diarahkan untuk membantu nelayan mengatasi persoalan permodalan.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga berperan dalam mendukung kegiatan usaha nelayan, mulai dari pembiayaan hingga penyerapan hasil tangkapan.

Sinergi KKP dan Kementerian Koperasi mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, peningkatan daya saing produk perikanan serta perluasan kemitraan di sektor kelautan.

Dengan demikian, KNMP diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan nelayan dengan pembiayaan, pengolahan, distribusi dan pasar.

BUMN Ditugaskan Kelola KNMP

Untuk memastikan operasional KNMP berjalan di lapangan, pemerintah menugaskan BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) berkolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola resmi.

Penugasan tersebut mencakup penyusunan business plan, rencana kerja operasional, pengembangan cakupan usaha hingga perluasan jaringan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Jaringan pemasaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk pasar domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor bagi produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan dari kawasan KNMP.

KKP juga terus melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemetaan ini dilakukan agar pengembangan KNMP disesuaikan dengan karakteristik ekonomi serta potensi produksi di masing-masing daerah.

Target 5.000 Kampung Nelayan pada 2029

Program KNMP ditargetkan berkembang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, KKP telah menyelesaikan pembangunan 100 titik KNMP, dengan 65 lokasi di antaranya telah memasuki tahap uji coba operasional.

Pemerintah kemudian menargetkan pengembangan program hingga 5.000 desa nelayan pada 2029.

"Sebanyak 100 titik pembangunan awal sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 titik di seluruh Indonesia. Tahun depan, saya diperintahkan untuk melanjutkan pembangunan hingga 2.000 titik lagi," pungkas Trenggono.

Jika target tersebut terealisasi, KNMP tidak hanya menjadi program pembangunan infrastruktur pesisir, tetapi juga diarahkan menjadi jaringan pusat ekonomi nelayan yang menghubungkan produksi, pembiayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (Lip6)