Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani Buka Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025, Seluruh OPD Diminta TransparanKetua DPRD Ahmad Rivai Sibarani Buka Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025, Seluruh OPD Diminta TransparanKetuaDPRDAhmadRivaiSibaraniBukaParipurnaPertanggungjawabanAPBD2025,SeluruhOPDDimintaTransparan

TAPANULI UTARA (Waspada.id): Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, memimpin sekaligus membuka Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/7/2026).

Rapat berlangsung serius dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan APBD 2025. DPRD menegaskan pembahasan tidak hanya sebatas penyampaian laporan keuangan, tetapi juga menguji sejauh mana program-program pemerintah benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,236 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,201 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,085 triliun atau sekitar 87,77 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga melaporkan realisasi pembiayaan sebesar Rp59,14 miliar. Saldo Anggaran Lebih (SAL) meningkat dari Rp69,79 miliar menjadi Rp175,33 miliar pada akhir tahun anggaran. Total aset daerah tercatat sebesar Rp2,063 triliun, kewajiban Rp77,08 miliar, dan ekuitas mencapai Rp1,986 triliun.

Atas penyusunan laporan keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak serta-merta menutup ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah. Sejumlah anggota dewan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuka secara rinci penggunaan anggaran Tahun 2025 agar dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam rapat diputuskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh OPD, serta para camat mulai keesokan harinya. Seluruh perangkat daerah diwajibkan hadir dengan membawa dokumen realisasi anggaran beserta data pendukung.

DPRD menegaskan setiap OPD harus menjelaskan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai APBD, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penanganan bencana hingga berbagai program prioritas daerah. Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Sorotan khusus juga diarahkan pada realisasi anggaran penanganan bencana. Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan berbagai kegiatan yang tercantum dalam laporan pemerintah daerah dan meminta bukti pelaksanaan di lapangan agar tidak hanya tercatat secara administratif.

Pada sektor kesehatan, anggota DPRD Deni Herman Hulu menyoroti pelayanan di RSUD Pandan. Ia mengungkapkan adanya antrean panjang pasien pada layanan pendaftaran yang disebut kembali dilakukan secara manual, sehingga meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, Deni Herman Hulu juga mempertanyakan dugaan pergantian vendor aplikasi pelayanan rumah sakit yang hingga rapat berlangsung belum mendapat penjelasan resmi dari pihak manajemen maupun pemerintah daerah.

DPRD juga meminta pemerintah daerah menjelaskan kepastian pembayaran tunjangan bagi para Penjabat (PJ) Kepala Desa apabila anggarannya memang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, seluruh OPD diwajibkan membawa salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai bidang masing-masing. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pencocokan antara anggaran yang telah disahkan dengan realisasi fisik di lapangan.

Menutup rapat pembukaan, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.

Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan mendalam hingga peninjauan lapangan guna memastikan seluruh program yang dilaporkan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. (Tnk)