Kolaborasi Satgas PRR, KKP, dan Pemko Langsa, Pulihkan 300 Hektare Tambak Masyarakat Pascabencana

LANGSA (Waspada.id): Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pusat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kota Langsa kembali melakukan intervensi tambak masyarakat melalui penebaran benih udang vaname di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Rabu (7/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Satgas PRR Pusat, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H., bersama Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., menyerahkan bantuan coolbox dan benih udang vaname sekaligus melakukan penebaran benih secara simbolis.

Kegiatan ini merupakan tahap kedua intervensi pemulihan tambak seluas 245 hektare. Sebelumnya, tahap pertama telah mencakup 55 hektare. Dengan demikian, total ±10.000.000 benih untuk 300 hektare tambak masyarakat telah mendapatkan intervensi bantuan benih dan pakan.

Guslin mengatakan, pemulihan pascabencana harus diarahkan pada kembalinya aktivitas produktif masyarakat.

“Kita tidak ingin masyarakat hanya menerima bantuan untuk bertahan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat kembali berproduksi, kembali memiliki penghasilan, dan secara bertahap membangun kembali kehidupannya melalui usaha yang mereka kuasai,” ujar Guslin.

Menurutnya, intervensi 300 hektare tersebut bukan sekadar angka luasan, tetapi merupakan ruang ekonomi masyarakat yang kembali didorong agar produktif.

Guslin juga memastikan pemerintah pusat akan terus menjalankan program pemulihan di wilayah terdampak bencana hingga 2028.

“Yang bisa saya pastikan dari pusat, telah dianggarkan Rp101 triliun untuk seluruh provinsi yang terkena dampak bencana sampai 2028, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Khusus di Aceh, termasuk Kota Langsa, sampai dengan 2028 program pemerintah pusat akan terus kita jalankan,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi perkembangan pemulihan di Kota Langsa yang menurutnya didukung kerja sama antarpemangku kepentingan serta komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.

“Dari 13 indikator pemulihan di pusat, Kota Langsa adalah yang paling hijau indikatornya. Saya ke sini untuk memastikan sejauh mana penanganan selama 2026, khususnya terkait pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Langsa,” ujarnya.

Selanjutnya, hasil kunjungan ke sejumlah titik pemulihan, Guslin menyebut progres rehabilitasi dan rekonstruksi telah berada di atas 60 persen pada sejumlah sektor. Namun, beberapa penanganan masih memerlukan tindak lanjut, termasuk di kawasan Krueng Langsa yang menjadi kewenangan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.

Selain bantuan untuk tambak, pada kesempatan tersebut juga diserahkan 45 paket coolbox kepada 10 Unit Pengolah Ikan (UPI) di Kota Langsa. Bantuan ini diharapkan mendukung penanganan dan menjaga mutu hasil perikanan sekaligus memperkuat mata rantai usaha masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Satgas PRR serta KKP atas dukungan dalam pemulihan Kota Langsa pascabencana.

“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini Satgas PRR sangat banyak membantu Kota Langsa pascabencana. Khususnya hari ini kita membagikan bibit udang kepada kelompok masyarakat dengan jumlah luasan mencapai 300 hektare,” ujar Jeffry.

Ia menambahkan, penyerahan coolbox juga menjadi bentuk dukungan nyata dalam menggerakkan kembali sektor pengolahan hasil perikanan di Kota Langsa.

“Hari ini membuktikan Satgas PRR bergerak cepat dan telah banyak membantu kami Pemerintah Kota Langsa. Dalam bidang perikanan, kita juga menyerahkan coolbox yang tentunya sangat membantu para pengrajin dalam pengolahan hasil perikanan di Kota Langsa,” katanya.

Jeffry berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut sehingga bantuan yang disalurkan mampu mendorong masyarakat kembali berproduksi dan meningkatkan pendapatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Gampong Timbang Langsa guna meninjau lokasi lahan huntap dan landasan pesawat serta pelabuhan Kuala Langsa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah berharap produksi petani tambak yang telah diintervensi dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak lanjutan terhadap pendapatan pembudidaya, aktivitas tenaga kerja, perdagangan sarana produksi, distribusi hasil perikanan, hingga kegiatan pengolahan.

Turut hadir Wakil Ketua Satgas PRR Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae, S.I.K., Kapolres Langsa AKBP Hyrowo, S.I.K., Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf. Fiska Bagus Tri Sunaryanto, S.I.P., yang diwakili Danramil 22/Langsa Barat Kapten Kav. Khairul Nizam, Sekda Kota Langsa Dra. Suhartini, M.Pd., Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Sopian, M.Pd., M.M., Kepala BPBD Kota Langsa Dr. Yusuf Akbar, M.K.M., Plt. Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Nazaruddin, S.E., Kabid Perikanan DPPKP Zulham, S.T., serta Tim Satgas PRR dan perwakilan KKP RI. (Id75)