Komandan Madina Sorot Dugaan Pungli dan 1.370 Anak Putus Sekolah

PANYABUNGAN (Waspada.id): Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Bupati, Jumat (2/10/2026).

Mereka mendesak Bupati mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dugaan pungutan liar (pungli), praktik jual beli proyek, serta tingginya angka anak putus sekolah.

Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, menyampaikan sejumlah temuan. Dalam pelaksanaan Program Revitalisasi TA 2026 untuk 10 SD, 8 SMP, dan 13 TK/PAUD, diduga ada intervensi oknum Dinas agar dikerjakan rekanan tertentu — padahal seharusnya swakelola. Bahkan diduga ada pungutan 5–10% dari setiap proyek. Untuk pekerjaan konstruksi lain, dugaan pungutan mencapai 10–15% dari total anggaran.

Selain itu, pengadaan buku bersumber Dana BOS serta proses pencairan diduga dipungut biaya. Data menunjukkan 1.370 anak putus sekolah, yang dinilai memprihatinkan dan memerlukan intervensi serius.

"Kami meminta Bupati segera mengevaluasi kinerja Kadisdik. Jika terbukti ada pelanggaran, copot dari jabatannya. Beliau juga bermasalah di jabatan sebelumnya, mulai dari Dinas Kesehatan," tegas Robi.

Di Kantor Dinas Pendidikan, Kabid Dikdas Deni Haryono, ST, menerima aspirasi dan berjanji menyampaikannya kepada Kadisdik yang sedang berdinas luar. Massa kemudian melanjutkan ke Kantor Bupati, diterima Asisten I Drs. M. Sahnan Pasaribu, MM, yang mewakili Bupati.

"Seluruh aspirasi akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujar Sahnan.

Komandan Madina menegaskan akan kembali dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan tidak mendapat respons. Aksi berakhir tertib.(id100)