LSM Merpati Putih Desak Pengawasan Ketat Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Madina

PANYABUNGAN (Waspada.id): Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Merpati Putih Tabagsel, Khairunnisyah, meminta Kadis Kesehatan Mandailing Natal, Kadis Kesehatan Sumut, serta masyarakat luas ikut mengawasi ketat pembangunan sejumlah Puskesmas Rawat Inap di wilayah Madina yang bersumber dari APBD Sumut dan APBN Tahun 2026. Seruan disampaikan Kamis (8/10/2026) melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran APBD Sumut 2026 untuk memperkuat 21 Puskesmas Rawat Inap di 17 daerah, termasuk di Mandailing Natal. Khairunnisyah menegaskan pengawasan masyarakat berlandaskan aturan hukum yang kuat, antara lain Pasal 28F UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan KKN, PP No. 43 Tahun 2018, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

"Jika ada yang bilang warga tidak berhak mengawasi karena proyek pusat atau provinsi, jawab: saya berhak berdasarkan PP 43/2018 dan UU 14/2008," tegasnya.

Ia memandu warga cara mengawasi secara sah: meminta dokumen resmi, papan proyek (nilai kontrak, sumber dana, kontraktor, konsultan pengawas), RAB, gambar bestek, dan spesifikasi teknis. Surat permohonan dapat ditembuskan ke Inspektorat Sumut dan Kemenkes. Jika tidak dijawab dalam 14 hari kerja, warga dapat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Sumut di Medan.

Di lapangan, hal yang perlu diperiksa meliputi kesesuaian jenis besi dengan gambar — dikhawatirkan besi ukuran 12 diganti ukuran 10 — takaran campuran semen, kedalaman pondasi, serta mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dengan foto bertanggal.

Kepala Dinas Kesehatan Madina, drg. Firdaus Nasution, membenarkan pembangunan Puskesmas di tiga lokasi dengan sumber dana berbeda: APBD Madina untuk Puskesmas Gunungtua (Panyabungan), APBD Sumut untuk Puskesmas Siabu, dan APBN untuk Puskesmas Manisak (Rantobaek). Masing-masing memiliki Pejabat Pembuat Komitmen dari instansi terkait.