Membaca Ulang Arah Fiskal Pidie

Di balik angka-angka yang tersusun rapi dalam dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK-P) Pidie Tahun Anggaran 2026, tersimpan sebuah pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja: ketika pendapatan daerah menyusut, mengapa belanja justru semakin membesar?

Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan hitung-hitungan fiskal. Ia menyentuh jantung tata kelola pemerintahan, menyangkut ketepatan perencanaan, keberanian menentukan prioritas, serta tanggung jawab dalam menjaga uang publik.

Dalam perubahan APBK 2026, target pendapatan Kabupaten Pidie yang semula sekitar Rp2,13 triliun turun menjadi Rp1,996 triliun. Terjadi pengurangan sebesar Rp134,75 miliar atau sekitar 6,32 persen.

Sebaliknya, belanja daerah meningkat dari Rp2,141 triliun menjadi Rp2,214 triliun, atau bertambah sekitar Rp72,35 miliar.

Konsekuensinya, defisit anggaran yang semula sekitar Rp11,08 miliar melebar menjadi Rp218,18 miliar.

Angka-angka tersebut layak dibaca lebih dari sekadar perubahan administratif. Sebab, ketika kemampuan pendapatan melemah sementara kebutuhan belanja meningkat, pemerintah dituntut menjelaskan bagaimana keseimbangan fiskal akan dijaga dan sejauh mana pembangunan tetap memiliki ruang bernapas.

APBK Bukan Sekadar Dokumen Angka

Anggaran daerah sejatinya merupakan cermin keberpihakan pemerintah. Dari sana masyarakat dapat membaca sektor mana yang diprioritaskan, kelompok mana yang diperhatikan, dan arah pembangunan seperti apa yang sedang ditempuh.

Karena itu, penurunan pendapatan semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar alasan untuk menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran.

Jika pendapatan melemah, pemerintah harus semakin disiplin dalam menentukan belanja. Setiap program perlu diuji berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketika pendapatan daerah turun, pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas. Jangan sampai belanja terus membesar, sementara kemampuan pendapatan tidak bergerak seimbang. Ini menyangkut ketepatan perencanaan dan keberlanjutan pembangunan,” demikian pandangan Rahmat.

Persoalannya bukan semata-mata apakah belanja meningkat atau menurun. Yang lebih penting ialah apakah peningkatan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Belanja yang besar belum tentu mencerminkan pembangunan yang berhasil. Sebaliknya, belanja yang terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak ekonomi dapat menjadi fondasi kemajuan daerah.

Catatan Kadin

Kegelisahan terhadap arah fiskal Pidie juga tercermin dalam kajian strategis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pidie yang disampaikan kepada Bupati Pidie.

Ketua Kadin Kabupaten Pidie, Muhammad Junaidi, SP, menegaskan bahwa organisasinya secara konsisten melakukan pemantauan dan kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran, pembangunan, dan kondisi dunia usaha.

“Kami di Kadin Pidie selalu melakukan pemantauan dan kajian. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk memberikan masukan yang konstruktif, terutama terhadap kebijakan yang berdampak pada perekonomian dan dunia usaha di Kabupaten Pidie,” ujar Muhammad Junaidi.

Dalam kajian tersebut, Kadin mencatat penurunan transfer pemerintah pusat sekitar Rp98,2 miliar dan penurunan PAD sekitar Rp36,5 miliar.

Penurunan PAD dikaitkan dengan perlambatan aktivitas perdagangan, UMKM, serta penerimaan retribusi daerah yang belum optimal.

Catatan ini memperlihatkan bahwa persoalan fiskal tidak dapat dipisahkan dari denyut ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas perdagangan melemah, pelaku usaha kecil menghadapi tekanan, dan penerimaan daerah ikut terpengaruh.

Di sinilah pemerintah perlu melihat persoalan secara lebih luas. Penurunan PAD bukan hanya urusan kas daerah, tetapi juga dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi lokal membutuhkan perhatian lebih serius.

Kadin juga menyoroti peningkatan belanja sekitar Rp72,3 miliar, termasuk kenaikan belanja operasional PNS sebesar Rp28,1 miliar.

Dalam situasi fiskal yang menantang, komposisi belanja perlu ditelaah secara cermat. Belanja rutin memang memiliki fungsi dalam menjaga jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, ruang untuk pembangunan produktif juga harus dipertahankan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja modal, pemberdayaan UMKM, infrastruktur ekonomi, dan program pemulihan sektor riil tidak terdesak oleh kebutuhan operasional yang terus meningkat.

Sebab, pembangunan tidak cukup hanya menjaga mesin birokrasi tetap berjalan. Pembangunan harus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Muhammad Junaidi berharap kebijakan anggaran disusun berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.

“Ketika pendapatan menurun sementara belanja meningkat, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka strategi pembiayaan dan dampaknya terhadap program prioritas daerah,” katanya.

Pernyataan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama, terutama mengenai bagaimana defisit akan dikelola tanpa mengorbankan program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Defisit Bukan Sekadar Angka, tetapi Ruang Fiskal

Defisit anggaran bukan dengan sendirinya pertanda kegagalan pengelolaan keuangan daerah. Namun, defisit yang melebar harus disertai penjelasan mengenai sumber pembiayaan, kemampuan menanggung kewajiban, dan dampaknya terhadap ruang fiskal pada tahun berikutnya.

Jika tidak dikelola secara hati-hati, tekanan pembiayaan dapat mempersempit kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas.

Dalam konteks Pidie, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya dari mana kekurangan anggaran akan ditutup, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak mengurangi kemampuan daerah mendukung ekonomi masyarakat.

Transparansi menjadi penting. Publik berhak mengetahui dasar perubahan asumsi pendapatan, alasan peningkatan belanja, serta indikator keberhasilan program yang dibiayai.

Keterbukaan bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Justru, ia merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

Menguatkan PAD Tanpa Membebani Rakyat

Salah satu rekomendasi Kadin adalah mengoptimalkan PAD melalui pembenahan pemungutan retribusi, digitalisasi perizinan, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Langkah ini perlu ditempuh dengan pendekatan yang tepat.

Optimalisasi PAD tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya membebani masyarakat dan pelaku usaha dengan pungutan baru tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka.

Pemerintah perlu memperbaiki sistem penerimaan, menutup kebocoran administrasi, memperluas kemudahan perizinan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Ketika UMKM tumbuh, perdagangan bergerak, dan investasi lokal berkembang, basis ekonomi daerah akan semakin kuat. Pada akhirnya, penguatan ekonomi produktif dapat menjadi jalan yang lebih berkelanjutan untuk memperbaiki penerimaan daerah.

Kadin juga mendorong agar komunitas usaha dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui konsultasi publik.

Gagasan tersebut penting karena kebijakan ekonomi akan lebih tepat sasaran apabila pemerintah mendengar langsung pengalaman pelaku usaha yang berhadapan dengan kondisi pasar setiap hari.

Saatnya Menguji Kualitas Perencanaan

Perubahan APBK-P 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menguji kualitas perencanaan pembangunan Pidie.

Apakah proyeksi pendapatan telah disusun berdasarkan potensi yang realistis? Apakah peningkatan belanja telah melalui pengujian urgensi dan manfaat? Apakah defisit telah diperhitungkan dengan strategi pembiayaan yang terukur?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan yang sehat.

Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terang, sementara DPRK memiliki peran penting dalam memastikan pembahasan anggaran berlangsung secara kritis dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan warga juga perlu mengambil bagian dalam mengawasi arah pembangunan.

Sebab, APBK bukan milik birokrasi semata. Ia adalah instrumen yang dibangun dari sumber daya publik dan harus kembali memberikan manfaat kepada publik.

Menjaga Amanah, Merawat Masa Depan Pidie

Dalam filosofi masyarakat Aceh, pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan, menghamparkan jalan, atau menghabiskan anggaran. Ia adalah kerja bersama, sebagaimana semangat meuseuraya, ketika setiap tangan bergerak bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan demi kemaslahatan bersama.

Anggaran daerah pun sejatinya merupakan amanah. Ia bukan milik penguasa, bukan pula sekadar angka yang berbaris dalam lembaran administrasi. Di dalamnya terdapat keringat petani di sawah, peluh pedagang di pasar, harapan anak-anak di bangku sekolah, serta doa masyarakat kecil yang menggantungkan masa depan pada kebijakan pemerintah.

Orang Aceh mengenal petuah, “Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.” Filosofi ini mengingatkan bahwa kehidupan bersama membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan, hukum, aturan, dan kebijaksanaan.

Maka, ketika pendapatan daerah menyusut sementara belanja membengkak, yang perlu dijaga bukan hanya keseimbangan angka, melainkan juga keseimbangan rasa keadilan.

Jangan sampai anggaran tumbuh tinggi, tetapi kesejahteraan berjalan tertatih. Jangan sampai gedung pemerintahan berdiri megah, sementara ekonomi rakyat masih mencari tempat berteduh.

Sebab, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang paling besar membelanjakan uang, melainkan yang paling bijaksana menjaga amanah.

Pada akhirnya, APBK adalah cermin. Dari sana sejarah akan membaca apakah kekuasaan pernah benar-benar mendengar suara rakyat, atau hanya sibuk menghitung angka tanpa memahami denyut kehidupan.

Sebab pembangunan bukan tentang seberapa banyak uang yang dihabiskan, melainkan seberapa jauh manfaatnya sampai ke tangan rakyat. Dan ketika amanah dijaga dengan kebijaksanaan, anggaran tidak sekadar menjadi angka, tetapi menjelma harapan bagi masa depan Pidie. WASPADA.id

Muhammad Riza