Patching Jalan Nasional di Lampu Merah Kutacane Bergelombang, Rawan Kecelakaan

KUTACANE (Waspada.id): Perbaikan atau patching Jalan Nasional di simpang lampu merah pusat Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, bergelombang dan dinilai rawan memicu kecelakaan.

Seharusnya patching dilakukan dengan ketebalan yang sama dengan aspal lama. Kondisi tersebut menjadi bukti PPK Jalan Nasional tidak profesional dalam melakukan perbaikan.

Kepada Waspada.id, Jumat (10/10), sejumlah pengguna jalan meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kinerja PPK Jalan Nasional. Pasalnya, banyak ruas jalan nasional di Aceh Tenggara rusak dan berlubang.

"Jika perbaikan asal-asalan, daya tahannya dipastikan tidak akan bertahan lama," ujar salah seorang pengguna jalan.

Hal senada disampaikan Adi, 56. Ia berharap perbaikan jalan nasional dilakukan dengan baik karena sangat membantu pengguna jalan.

"Saat musim hujan, jalan rusak tergenang air hingga setinggi orang dewasa, seperti di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam. Kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas harus ekstra hati-hati. Jika tidak, mobil bisa mogok akibat banjir," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ruas Jalan Nasional mulai dari perbatasan Lawe Pakam–Medan hingga perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara–Gayo Lues berlubang dan aspalnya terkelupas. Kondisi tersebut rawan memicu kecelakaan bagi kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk.

Kerusakan jalan membuat pengendara tidak nyaman. Selain itu, pengangkutan hasil panen petani seperti padi, kemiri, jagung, dan komoditas lainnya terganggu. Akibat jalan rusak, ongkos angkut menjadi mahal.

"Jika jalan bagus, perekonomian masyarakat pasti lebih baik," ujar warga.

Hal senada disampaikan Yoga, Jilan, dan sejumlah warga lainnya. Mereka mengaku waswas saat melintas karena banyaknya lubang di jalan nasional.

Menurut mereka, sebagian kerusakan disebabkan banjir. Namun, perbaikan jalan nasional yang dilakukan PPK dinilai lamban.

"Seharusnya PPK Jalan Nasional sigap melakukan perbaikan," katanya.

Mereka juga menyoroti metode tambal sulam yang dinilai asal jadi. Jalan yang ditambal bergelombang dan cepat rusak kembali.

"Kami berharap Kementerian PU mengawasi seluruh kegiatan jalan nasional agar dapat digunakan dalam jangka panjang," ujar Yoga.

Warga juga meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Aceh memeriksa kegiatan pemeliharaan jalan nasional. Jika tidak sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), mereka berharap PPK diproses secara hukum.

"Anggaran pemeliharaan jalan nasional setiap tahun miliaran rupiah. Jangan gunakan uang negara untuk memperkaya diri dan kelompok," tegasnya.(id80)