Pemkab Deliserdang Gunakan Evaluasi PEMDI Perbaiki Layanan Digital

LUBUK PAKAM (Waspada.id): Pemkab Deliserdang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital melalui Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026. Dari hasil review awal dokumen, Deliserdang memperoleh nilai 1,45, di atas rata-rata hasil review awal yang berada pada kisaran 1,37.

Hasil tersebut menjadi salah satu bahan dalam Penilaian Interview PEMDI yang diikuti Pemkab Deliserdang secara virtual di Aula Cendana Kantor daerah itu, e

Kamis (24/9/26).

Bersama jajaran perangkat daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Deliserdang Drs. Hendra Wijaya menegaskan, evaluasi kinerja PEMDI menjadi momentum untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital di seluruh perangkat daerah.

Menurut Hendra, evaluasi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi bagian yang masih perlu diperbaiki. Sehingga penerapan pemerintahan digital semakin efektif dan berdampak pada pelayanan masyarakat.

“Walaupun ini merupakan penilaian, kami berharap ini juga menjadi bagian dari evaluasi bagi kami untuk memperbaiki apa yang menjadi masukan-masukan. Sehingga ke depan pemerintahan digital di Kabupaten Deli serdang semakin baik,” katanya

Ia mengatakan, penguatan pemerintahan digital perlu dilakukan secara bertahap dan paralel. Setiap perangkat daerah didorong untuk terus menjalankan program yang telah disiapkan sembari melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.

“Pada prinsipnya, Bapak Bupati dan para pimpinan berharap kegiatan ini sebagai evaluasi dan penilaian. Juga menjadi bagian dari upaya perbaikan bagaimana Kabupaten Deliserdang dapat menerapkan sistem pemerintahan digital yang dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD,” ujarnya.

Anggota tim penilai dan evaluasi PEMDI, Herry Sanoto, mengapresiasi kesiapan Pemkab Deliserdang dalam mengikuti evaluasi. Ia menyebut, PEMDI masih tergolong baru setelah sebelumnya menggunakan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“PEMDI ini masih baru satu tahun, tetapi saya melihat Deliserdang cukup tanggap untuk mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan,” jelasnya.

Dalam interview tersebut, tim asesor memberikan sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti Pemkab Deliserdang. Terutama terkait penguatan tata kelola layanan digital, sumber daya manusia, perlindungan data pribadi, keamanan siber, infrastruktur, pengembangan dan integrasi aplikasi, serta pemantauan dan evaluasi layanan.

Sejumlah data dukung juga masih perlu dilengkapi. Termasuk dokumentasi pengembangan aplikasi, integrasi layanan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pemanfaatan infrastruktur digital, hingga rencana perbaikan layanan berdasarkan survei kepuasan nasyarakat (SKM).

Terkait SKM, Pemkab Deliserdang menjelaskan bahwa daerah itu telah memiliki aplikasi SKM sendiri dan telah melakukan upaya integrasi data dengan skm.go.id. Penjelasan tersebut dicatat tim asesor untuk dikomunikasikan lebih lanjut kepada Kementerian PANRB.

Tim asesor memberikan waktu lima hari kerja kepada Pemkab Deliserdang untuk melengkapi dan mengunggah dokumen pendukung yang masih diperlukan.(id 28)