Pemkab Deliserdang Percepat Integrasi Aplikasi Menuju Pemerintahan DigitalPemkab Deliserdang Percepat Integrasi Aplikasi Menuju Pemerintahan DigitalPemkabDeliserdangPercepatIntegrasiAplikasiMenujuPemerintahanDigital

LUBUKPAKAM (Waspada.id): Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI) melalui integrasi data dan layanan digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dedi Maswardy saat memimpin rapat tim koordinasi Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Deliserdang di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Jumat (24/7/26).

Menurut Dedi, transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons pemerintah daerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data.

“Seluruh aplikasi yang ada harus saling terhubung. Dengan integrasi data, pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, serta akurat,” tegas Dedi.

Ia mencontohkan, integrasi data perpajakan dengan sistem perizinan akan memudahkan pemerintah mengetahui berbagai kewajiban masyarakat, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara terpisah.

Selain penguatan sistem, Sekda juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kompetensi digital dan melengkapi data pada aplikasi MyASN sebagai bagian dari penerapan manajemen talenta.

“Ke depan, pengembangan karier ASN akan didukung melalui sistem manajemen talenta. Karena itu, seluruh ASN harus melengkapi data dan terus meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.

Dedi juga mengajak seluruh OPD membangun budaya digital leadership melalui kolaborasi dalam integrasi data, serta pengembangan layanan digital yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menjelaskan, pada 2026 pemerintah pusat mengubah konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski regulasi teknisnya masih dalam proses penyusunan, Pemkab Deliserdang tetap mengikuti evaluasi Pemerintahan Digital tahun 2026.

Sandra menyampaikan, pada evaluasi SPBE tahun 2025, Kabupaten Deliserdang memperoleh indeks 3,86, yang masih berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Sumatera Utara.

"Karena itu, Pemkab Deliserdang tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital yang ditargetkan rampung pada Oktober-November 2026 sebagai salah satu persyaratan evaluasi nasional," papar Sandra.

Evaluasi PEMDI sendiri, tambahnya, mencakup 20 indikator yang terbagi dalam tujuh aspek penilaian, yakni tata kelola dan manajemen, penyelenggaraan, data, keamanan pemerintahan digital, teknologi pemerintahan digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital. Untuk aspek keamanan pemerintahan digital yang menjadi tanggung jawab Diskominfosta, Kabupaten Deliserdang telah meraih nilai 3,9 dengan kategori baik.

Sandra juga mengajak seluruh OPD mendukung pembangunan Rumah Data Kabupaten Deliserdang melalui penyampaian data sektoral agar dapat diintegrasikan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

Saat ini Pemkab Deliserdang memiliki sekitar 94 aplikasi. Namun, sebagian di antaranya sudah tidak lagi aktif, sehingga akan dilakukan penataan untuk mengurangi beban server dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem informasi. Ke depan, pengembangan difokuskan pada integrasi dan optimalisasi aplikasi yang telah ada, bukan sekadar menambah aplikasi baru.

“Kita ingin aplikasi yang dibangun tidak hanya mempermudah pekerjaan internal pemerintah, tetapi benar-benar menjadi layanan publik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tandas Sandra.(id28)