Pemkab Madina dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS APBD 2026

PANYABUNGAN (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam sidang paripurna pada Senin (21/9/2026).

Usai penandatanganan, Bupati Saipullah mengatakan KUPA - PPAS merupakan instrumen penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah.

P-APBD, kata Saipullah, merupakan upaya penyesuaian belanja daerah terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD 2026.

"Seluruh kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Bupati berharap isi dokumen yang baru saja disepakati itu menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab pada tahapan selanjutnya.

"Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama membangun Madina yang lebih baik ke depan," lanjut bupati.

Saipullah juga menginstruksikan para kepala OPD untuk menindaklanjuti isi dokumen tersebut dengan penuh tanggung jawab. "Setiap program kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas bupati.(Id100)