RDP DPRD Tapteng Memanas, Pemkab Dinilai Gagal Jawab Persoalan Bantuan Korban BencanaRDP DPRD Tapteng Memanas, Pemkab Dinilai Gagal Jawab Persoalan Bantuan Korban BencanaRDPDPRDTaptengMemanas,PemkabDinilaiGagalJawabPersoalanBantuanKorbanBencana

TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang digelar di Kantor DPRD, Rabu (8/7/2026), berlangsung panas.

Agenda yang membahas penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi, serta Bantuan Rumah Rusak berubah menjadi forum kritik tajam setelah jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat korban bencana.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Jonnedy Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Basyri Nasution, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejak awal rapat, anggota DPRD secara bergantian menguliti mekanisme pendataan penerima bantuan, proses verifikasi, hingga realisasi penyaluran DTH, Jadup, Stimulan Ekonomi, dan Bantuan Rumah Rusak. Namun, paparan yang disampaikan pihak pemerintah dinilai normatif dan belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi warga terdampak.

Paparan yang dibacakan Asisten I bahkan menuai kritik dari sejumlah legislator. Mereka menilai jawaban pemerintah hanya mengulang penjelasan administratif tanpa mampu menjawab mengapa masih banyak korban bencana yang hingga kini belum menerima hak mereka.

Suasana rapat semakin memanas ketika sejumlah kepala OPD diminta memberikan klarifikasi. Beberapa di antaranya dinilai tidak menguasai data secara lengkap sehingga memicu rentetan pertanyaan lanjutan dari para anggota dewan.

Sorotan paling keras tertuju kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah yang justru tidak hadir dalam rapat, padahal instansi tersebut memegang peran penting dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidakhadiran itu memancing kecaman anggota DPRD karena dianggap menghambat proses klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

Tak hanya itu, sejumlah camat dan lurah yang telah diundang secara resmi juga tidak menghadiri forum tersebut. Kondisi itu dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi serta rendahnya keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik melalui lembaga legislatif.

Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, menegaskan DPRD tidak akan membiarkan satu pun korban bencana kehilangan hak akibat buruknya pendataan maupun lemahnya koordinasi antarinstansi.

"Kami tidak ingin persoalan bantuan korban bencana terus berlarut-larut. Pemerintah harus memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat sasaran. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka dengan data yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian," tegas Ahmad Rivai.

Ia juga meminta seluruh OPD segera melengkapi data yang dibutuhkan DPRD serta memperbaiki koordinasi agar tidak terjadi perbedaan data yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat turut menyampaikan keluhan bahwa masih banyak korban bencana yang belum menerima Dana Tunggu Hunian, Jaminan Hidup, Stimulan Ekonomi maupun Bantuan Rumah Rusak. Mereka berharap pemerintah segera menuntaskan penyaluran bantuan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Sejumlah anggota DPRD menegaskan RDP bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rupiah bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

DPRD juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera membuka data penerima bantuan beserta realisasi penyalurannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hingga rapat ditutup, berbagai persoalan penting masih belum memperoleh jawaban yang memadai. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses penyaluran bantuan korban bencana hingga seluruh hak masyarakat terpenuhi, serta memastikan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang lengkap, terbuka, dan akuntabel. (Tnk)