Rp5,27 Miliar untuk Pemulihan Aceh Tenggara, Serapan Anggaran Pascabencana Baru 41 Persen

KUTACANE (Waspada.id): Di balik sisa lumpur dan rumah yang belum sepenuhnya pulih, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus merajut harapan pascabencana hidrometeorologi.

Hingga pertengahan Oktober 2026, dari total pagu Rp12,85 miliar yang disiapkan untuk pemulihan, baru Rp5,27 miliar atau 41,05 persen yang terealisasi.

Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE, MM melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-karo, S.E. M.Si., Ak., mengatakan anggaran tersebut bersumber dari tiga pintu harapan: Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"Anggaran ini untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan warga terdampak," ujar Syukur kepada Waspada.id, Rabu (14/10) melalui Sambungan WhatApp.

Rinciannya:

1. Tambahan TKD (KMK Nomor 59 Tahun 2026) pagu Rp8,25 miliar, realisasi Rp4,18 miliar atau 50,69 persen. Menjadi penyumbang serapan terbesar.

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pagu Rp3,5 miliar, realisasi Rp1,03 miliar atau 29,64 persen.

3. DOKA pagu Rp1,09 miliar, realisasi Rp54,9 juta atau baru 5 persen.

Rendahnya serapan bukan semata karena pekerjaan tak berjalan. Syukur menjelaskan, pola pengajuan pembayaran turut memengaruhi.

Masih ada OPD yang belum mengajukan uang muka, meski pekerjaan sudah direncanakan. Ada pula yang baru mengajukan pembayaran saat progres fisik sudah tinggi, bahkan menunggu hingga 100 persen selesai. Akibatnya, secara keuangan terlihat rendah, padahal fisik di lapangan sudah berjalan.

"Serapan anggaran harus dibaca bersamaan dengan progres fisik dan kelengkapan administrasi," jelasnya.

Ia menekankan, percepatan realisasi harus dibarengi pengawasan dan koordinasi kuat antara OPD, pejabat teknis, penyedia jasa, dan pengelola keuangan.

Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran ini adalah tentang memulihkan kehidupan warga. Bukan sekadar angka, melainkan jembatan yang kembali kokoh, sekolah yang kembali ramah, dan rasa aman warga saat hujan turun.

"Harapannya, dengan pengajuan tepat waktu dan pengawasan melekat, target realisasi 2026 dapat tercapai optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tutupnya.(id80)