Sejumlah Fraksi DPRD Tebingtinggi Persoalkan Turunnya PAD

TEBINGTINGGI (Waspada.id). Sejumlah Fraksi DPRD Tebingtinggi, mempersoalkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

Hal itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD berupa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar dan Keuangan Wali Kota, Kamis (24/9), di aula utama DPRD.

Fraksi DPRD meminta agar penurunan PAD tidak mengganggu pembiayaan pembangunan dan mencarikan solusi penurunan PAD, berupa menggali kembali sektor-sektor yang selama ini belum tergarap dengan baik.

Fraksi Keadilan dan Pembangunan melalui juru bicara Erni wati mempertanyakan penyebab penurunan PAD dan meminta agar Eksekutif mencarikan solusi terhadap penurunan PAD itu.

Sedangkan Fraksi Nasdem melalui juru bicara Abdurahman meminta Eksekutif terus berusaha meningkatkan PAD dengan cari mengoptimalkan kembali beberapa sektor yang belum tergarap, misalnya pajak bangunan walet yang banyak di tepian sungai kota Tebingtinggi.

Wali Kota Irman Irdian Saragih menyampaikan jawaban atas pandang umum Fraksi DPRD. Waspada.id/Khalik

Fraksi PDIP melalui juru bicara Hiras Gumanti, justru memberi sejumlah saran konstruktif agar PAD kota Tebingtinggi di masa hadapan bisa meningkat. Misalnya dengan mengoptimalkan pengelolaan pasar, maupun peningkatan layanan pada sejumlah institusi pemerintah kota.

"Kita sudah semestinya tidak lagi fokus pada sektor parkir dan sektor lain yang sudah terasa mengalami kejenuhan. Meskinya Eksekutif bisa berkreasi menggali PAD," ujar Gumanti.

Fraksi Golkar melalu juru bicara Sri Wahyuni senada dengan fraksi-fraksi lain berharap penurunan PAD tidak mengakibatkan pembangunan fasilitas publik dan layanan publik mengalami penurunan.

"Arahkan dana yang ada untuk sektor layanan publik, bukan sektor fisik, agar ekonomi warga menggeliat di saat ekonomi kita terasa jalan di tempat," ujar Wahyuni.

Usai pandangan fraksi-fraksi, pihak Eksekutif dan Lagislatif, sore harinya melakukan pembahasan terkait dengan Ranperda Perubahan APBD TA 2026.

Sebelumnya, dari Nota Pengantar Wali Kota, terungkap adanya penambahan dana APBD dari semula Rp622,3 miliar menjadi Rp721,5 miliar. Sebagian besar penambahan berasal dari dana transfer Pusat dan Provinsi sebesar Rp99,1 miliar. Sedangkan PAD Kota Tebingtinggi turun dari yang direncanakan Rp150 miliar menjadi hanya Rp140 miliar. Kekurangan berasal dari tidak adanya setoran dari RSKP dan deviden Bank Sumut. (Lik)