Subsidi Listrik Tembus Rp200 Triliun, Bahlil: PLTS 100 GWp Bisa Hemat APBN

JAKARTA (Waspada.id): Beban pemerintah untuk subsidi dan kompensasi listrik terus membengkak. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilainya kini telah menembus lebih dari Rp200 triliun.

Besarnya beban tersebut mendorong pemerintah mencari sumber energi yang lebih efisien untuk menopang kebutuhan listrik nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pemerintah bahkan mendorong pembangunan PLTS dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp) yang diproyeksikan dapat memberikan efisiensi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali,” kata Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM dalam paparannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menjelaskan, pembangunan PLTS 100 GWp tersebut telah memasuki tahap groundbreaking. Total nilai investasi yang disiapkan mencapai sekitar US$73 miliar.

Dengan pengembangan kapasitas energi surya tersebut, pemerintah memperkirakan dapat memperoleh efisiensi subsidi APBN sekitar Rp70 triliun hingga Rp73 triliun.

PLTS Jadi Andalan Tekan Beban Negara

Pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pemerintah juga melihat energi surya sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan sekaligus mengurangi tekanan terhadap keuangan negara.

Bahlil mengatakan, pengembangan EBT menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan transisi energi. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar Indonesia mulai membangun kawasan industri hijau sekaligus menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.

Namun, transisi energi tetap harus mempertimbangkan aspek keekonomian. Pemerintah ingin sumber energi baru yang dikembangkan mampu menjaga harga listrik tetap kompetitif.

Sumber energi tersebut nantinya tidak hanya berasal dari matahari, tetapi juga angin, air hingga gas. Pengembangan masing-masing sumber energi akan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat keekonomiannya.

70 Persen Tambahan Pembangkit dari EBT

Arah pengembangan pembangkit listrik tersebut telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik mencapai 69,5 GW selama periode 10 tahun.

Sekitar 70 persen dari tambahan kapasitas tersebut diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk mengembangkan pembangkit dari berbagai sumber energi yang memiliki harga kompetitif.

Bahlil menegaskan transisi energi tidak semata-mata dilakukan untuk mengejar target pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem energi yang lebih efisien dan mengurangi tekanan pembiayaan yang selama ini harus ditanggung negara.

Dengan kapasitas PLTS yang semakin besar, pemerintah berharap kebutuhan listrik nasional dapat ditopang sumber energi yang lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengembangan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. (Rep)