Swasembada Pangan Indonesia Tanpa Babat 3 Juta Hektare Hutan, Dunia Beri Apresiasi

JAKARTA (Waspada.id): Kekhawatiran dunia terhadap rencana Indonesia membuka hingga 3 juta hektare lahan sawah baru untuk mengejar swasembada pangan akhirnya terjawab. Pemerintah memastikan target ketahanan pangan berhasil dicapai tanpa harus melakukan penebangan hutan untuk mencetak sawah baru.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pembukaan lahan tersebut sempat menimbulkan kecemasan di sejumlah negara dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional.

Kekhawatiran itu muncul sekitar dua tahun lalu, ketika pemerintah masih menghitung kebutuhan lahan tambahan untuk memperkuat produksi pangan nasional. Saat itu, kebutuhan sawah baru diperkirakan mencapai 2 juta hingga 3 juta hektare yang tersebar di Merauke, Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya.

"Waktu itu dihitung-hitung perlu 2 juta sampai 3 juta hektare tambahan sawah di Merauke, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Ini menimbulkan kecemasan dan rasa gelisah di kalangan dunia internasional," ungkap Hashim dalam acara di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

"Di London, New York, Hong Kong, hingga Tokyo, semua cemas. LSM dan NGO khawatir jangan-jangan Pemerintah Indonesia akan kembali menebang hutan primer," lanjutnya.

Swasembada Pangan Tercapai Lebih Cepat

Namun, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Hashim mengatakan, Indonesia justru berhasil mencapai swasembada pangan tanpa perlu merealisasikan rencana pembukaan 2 juta hingga 3 juta hektare sawah baru.

Menurut Hashim, capaian tersebut tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Bahkan, target swasembada pangan yang sebelumnya diproyeksikan tercapai pada 2029 berhasil diwujudkan lebih cepat.

"Seharusnya Pak Prabowo memberikan target hingga 2029 kepada Pak Amran. Ternyata Kementerian Pertanian sudah bisa melaksanakannya tiga tahun lebih awal," kata Hashim.

Indikator lain yang menunjukkan penguatan ketahanan pangan nasional terlihat dari posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah mencapai 5,3 juta ton.

Hashim menegaskan, pencapaian tersebut tidak membutuhkan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan sawah baru.

"Pak Amran sudah memutuskan dan saya yang mengumumkan bahwa pemerintah tidak perlu lagi melakukan perluasan lahan sawah 2 hingga 3 juta hektare seperti yang diumumkan dua tahun lalu. Kita sudah berhasil mencapai swasembada pangan," jelasnya.

Dunia Internasional Berbalik Puji Indonesia

Keberhasilan tersebut, menurut Hashim, justru mengubah pandangan dunia internasional terhadap strategi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan.

Negara-negara yang sebelumnya khawatir terhadap potensi pembukaan hutan untuk sawah kini disebut memberikan apresiasi karena Indonesia mampu meningkatkan ketahanan pangan tanpa harus memperluas lahan sawah secara besar-besaran.

"Kemarin saya umumkan dan saya sangat bangga, pemerintah kita mendapat pujian luar biasa dari London, New York, dan berbagai pihak lainnya karena tidak perlu lagi memperluas lahan sawah untuk program cetak sawah maupun swasembada," tuturnya.

"Kita sudah swasembada tahun ini, bahkan menjadi negara pengekspor beras. Ini merupakan suatu prestasi luar biasa yang berhasil dicapai," imbuh Hashim.

Prabowo Terobsesi Ketahanan Pangan

Hashim juga mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Menurutnya, Prabowo banyak belajar dari filosofi Presiden ke-2 RI Soeharto yang menempatkan ketersediaan pangan sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik.

"Selain ketahanan energi, Pak Prabowo dari dulu sangat terobsesi (fixated) dengan ketahanan pangan," jelas Hashim.

Ia mengatakan, Prabowo memahami bahwa ketersediaan pangan yang cukup dapat menjaga ketenangan masyarakat sekaligus mencegah gejolak sosial.

"Beliau belajar dari Pak Harto bahwa asal ada ketersediaan pangan yang cukup, rakyat bisa tenang dan nyaman, serta tidak terjadi kegaduhan. Pelajaran itu didapat Pak Prabowo dari zaman dulu, dan saya memahaminya serta turut mendukung," ujarnya.

Pandemi dan Perang Jadi Pelajaran

Menurut Hashim, pentingnya ketahanan pangan semakin terasa ketika dunia menghadapi pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Kedua peristiwa tersebut mengganggu rantai pasok dan meningkatkan risiko ketidakpastian pangan global.

Indonesia, kata dia, tidak boleh terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri, termasuk di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.

"Sekarang kita juga melihat ketergantungan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus memperkuat ketahanan energi, tetapi juga ketahanan pangan," pungkasnya. (Lip6)