Wagub Surya Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak Masuk Program Desa 2027

MEDAN (Waspada.id) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini diharapkan masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan pada 2027.

Dukungan tersebut ditandai dengan keikutsertaan Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) RBI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melalui siaran langsung dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (14/9).

Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memasukkan program RBI dalam program kerja 2027. Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak merupakan isu nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan, RBI menjadi ruang kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak.

Ia menyebutkan, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia pada 2024 tercatat 0,421, sedangkan Indeks Pembangunan Gender mencapai 91,85. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru 56,42%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,66%.

Menurut Arifah, angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan gender, terutama dalam partisipasi ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk pelaksanaan RBI adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP), yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi, kepemimpinan, dan gotong royong perempuan sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, Indonesia memiliki 75.226 desa dengan karakteristik dan potensi lokal yang dapat menjadi basis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia menegaskan, perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan di berbagai desa antara lain musyawarah khusus perempuan, pembentukan sekolah perempuan, serta relawan perlindungan anak berbasis masyarakat untuk meningkatkan literasi dan menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (humas kominfo)