Di banyak tempat, konten kreator jadi “alat kekuasaan” baru. Di Batubara, dari mengurus rilis, MC bupati, wakil, hingga istri bupati.
DI KABUPATEN BATUBARA, Sumatera Utara, 16 orang “tim kreatif” menyedot Rp600 juta per tahun dari kantong rakyat. Bukan untuk membangun jembatan, bukan untuk mengobati warga kurang mampu, melainkan untuk membuat konten Instagram yang memperlihatkan wajah Bupati Batubara tersenyum di acara pemotongan pita. Ini bukan fiksi. Ini APBD 2025 Kabupaten Batubara yang sedang viral—dan menggigit.
Awalnya 22 orang menyerap Rp770 juta. Kini, atas nama “efisiensi”, jumlah dipangkas jadi 16, anggaran turun ke Rp600 juta. Turun dari mana—dari angka yang sejak awal sudah mencengangkan? Kabid IKP Batubara, Rizki Harahap, membela: ini bukan hanya konten kreator, melainkan tim kreatif—mengurus rilis, dokumentasi, editing, hingga MC bagi bupati, wakil, bahkan istri bupati. Enam sudah PPPK sejak 2026, sisanya 16 orang dibiayai Rp600 juta per tahun.(Waspada.id, Rabu. 17/3).
Perekrutan lewat vendor Kontra.Id, hasil lelang e-katalog. Semua terdengar legal, tapi apakah itu adil?
Batubara bukan satu-satunya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan tambahan anggaran 2025 Rp100 miliar, dengan Rp45,59 miliar khusus untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker . Di Kaltim, Pemprov menggelontorkan Rp1,7 miliar untuk 100 influencer. Di banyak tempat, konten kreator jadi “alat kekuasaan” baru—bukan untuk rakyat, melainkan untuk mempercantik citra kepala daerah.
Bedanya di BPIP, setidaknya transparan. Mereka mengaku untuk sosialisasi Pancasila. Pemkab Batubara? Mengaku untuk “komunikasi publik.” Tapi MC untuk istri bupati masuk kategori komunikasi publik mana?
Model vendor seperti Kontra.Id membuka celah korupsi. Mengapa? Lelang e-katalog sering jadi formalitas. Yang menang bukan yang terbaik, tapi yang punya “koneksi.” Lalu, vendor jadi perisai: jika ada masalah, pemda tinggal tunjuk vendor. “Bukan salah kami, vendor yang gagal.” Dan paling berbahaya: mark-up harga. Biaya riil 16 kreator mungkin cuma Rp300 juta, sisanya menguap dijadikan bancakan.
Tanpa transparansi total—kontrak, deliverables, metode evaluasi—Rp600 juta ini cuma angka di nomenklatur anggaran. Rakyat Batubara tak pernah tahu: berapa video terealisasi? Berapa views? Apa dampaknya? Yang ada hanya konten bupati di beranda, sementara 260 petugas kebersihan menunggu gaji Desember 2025 yang belum dibayar. Ironi yang pahit.
Ada jalan keluar lebih cerdas, lebih murah, dan lebih berkelanjutan. Negara sudah menyiapkan Digital Talent Scholarship (DTS) dari Kemenkomdigi—gratis. Di Sumbawa dan Rokan Hilir, ratusan talenta dilatih tanpa membebani APBD. Batubara tinggal menjemput program ini: nol rupiah, hasilnya SDM lokal yang tumbuh dan menetap.
Di dalam tubuh birokrasi sendiri, potensi itu ada. Enam orang sudah PPPK—mengapa tidak diperluas? ASN bisa dilatih, diberi insentif produksi, dan langsung bekerja. Anggaran bisa dipangkas drastis tanpa kehilangan kapasitas.
Kampus-kampus di Sumatera Utara juga tak boleh diabaikan. Mahasiswa butuh portofolio, pemda butuh konten. Kolaborasi ini murah, segar, dan relevan dengan tren.
Dan paling mendasar: buka semuanya. Kontrak, output, hingga ukuran keberhasilan. Jika ratusan juta itu layak, tunjukkan. Jika tidak, publik berhak curiga—dan aparat berhak memeriksa.
Di era digital, komunikasi pemerintah memang penting. Tapi prioritasnya harus jelas: pelayanan publik, bukan personal branding elite. Rp600 juta di Batubara bukan soal uang semata. Ini soal arah. Soal siapa yang dilayani: rakyat atau penguasa?
Pemkab Batubara punya pilihan: mau terus bermain aman dengan vendor mahal yang berisiko KKN, atau berani berubah mencetak talenta lokal yang murah, transparan, dan berkelanjutan. Pilihan itu, pada akhirnya, menentukan apakah konten mereka viral karena inspiratif—atau karena menjadi simbol pemborosan bupati dan istri bupati? Hati-hati, sikap egosentris ini bisa jadi menghipnotis massa untuk marah dan demo di kantor Anda.
