JAKARTA (Waspada.id): Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan meningkatnya kekhawatiran pelaku usaha terhadap kelangkaan dan lonjakan harga bahan baku, khususnya plastik. Kondisi ini dipicu dampak berantai dari terganggunya pasokan minyak mentah akibat konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa tekanan harga bahan baku kini dirasakan luas oleh berbagai sektor industri, terutama yang bergantung pada kemasan plastik. Meski demikian, pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan harga jual dengan melakukan efisiensi.
“Udah banyak (keluhan),” ujar Bob usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pengusaha berupaya menyerap tekanan biaya melalui peningkatan produktivitas agar tidak langsung membebani konsumen.
“Tapi kita para pengusaha berharap bahwa masa sulit ini jangan sampai mendorong kita menaikkan harga,” imbuh Bob.
Apindo juga mengingatkan potensi ancaman stagflasi, yakni kondisi ketika harga-harga meningkat namun daya beli masyarakat justru melemah. Situasi ini dinilai lebih berbahaya dibanding inflasi biasa karena memberikan tekanan ganda terhadap perekonomian.
“Kalau inflasi kan harga naik, daya belinya juga naik. Tapi stagflasi ini harga naik, daya belinya turun. Ini akan lebih parah lagi,” tegas Bob.
Terkait keberlangsungan usaha, Apindo meminta pelaku industri tidak tergesa-gesa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian, potensi gangguan produksi tetap diwaspadai, termasuk kemungkinan pola “stop and go” akibat keterbatasan bahan bakar dan bahan baku.
“Segala kemungkinan bisa terjadi akibat konflik ini. Misalnya produksi berhenti. Jadi kita harus siap. Bisa saja karena terbatas bahan bakar kita seperti stop and go. Begitu ada bahan bakar kita jalan, begitu tidak ada kita berhenti lagi. Tapi kita berharap tidak seperti itu, meski tetap harus menyiapkan kemungkinan terburuk,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, Apindo mendorong pemerintah melakukan debirokratisasi, mempermudah perizinan, serta memberikan fleksibilitas dalam kebijakan kuota impor bahan baku.
“Jangan sampai impor dipersulit dengan kuota. Begitu kuota ada, barangnya justru sudah tidak tersedia. Kebijakan ini harus lebih fleksibel,” tandas Bob.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi sumber impor bijih plastik atau nafta dari India, Amerika Serikat, dan Afrika guna meredam lonjakan harga.
“Ya secepatnya (turun bulan ini),” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/4/2026).
Ia mengakui bahwa meski proses impor dari negara alternatif telah berjalan, distribusi ke pasar domestik masih membutuhkan waktu. Saat ini, industri masih mengandalkan stok yang tersedia di dalam negeri sambil menunggu pasokan baru.
Dari sisi kebijakan moneter, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi juga datang dari jalur finansial dan inflasi. Penguatan dolar AS turut memicu pelemahan mata uang regional serta meningkatkan biaya energi dan logistik global.
“Dampaknya ada dua sisi; harga minyak naik tapi komoditi ekspor juga meningkat. Ini namanya stagflasi, tidak bagus ya. Respons kebijakan menjadi penting,” tegas Destry dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Selain itu, ia menyoroti gangguan rantai pasok global yang memperburuk kondisi. Hambatan distribusi di kawasan Timur Tengah berdampak pada kenaikan biaya pengiriman dan harga bahan baku industri.
“Kesimpulannya harga komoditas global naik, emas, coal, nikel, pertanian juga naik. Yang terbaru plastik karena ada supply chain, ujungnya ada penurunan produksi,” kata Destry. (invid)
