MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengapresiasi penyelenggaraan “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026” yang digelar di Medan, Sabtu (18/4/2026). Forum internasional ini menegaskan pentingnya percepatan restorasi mangrove dan penguatan ekonomi biru melalui kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyebut kegiatan yang digelar Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) sebagai langkah konkret dalam edukasi dan aksi penyelamatan lingkungan pesisir.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran YAKOPI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyelamatan lingkungan hingga peningkatan ekonomi berbasis pesisir,” ujarnya mewakili Gubernur Sumut saat membuka konferensi tersebut.
Menurutnya, YAKOPI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung konservasi tanpa bergantung pada anggaran negara, baik APBD maupun APBN, sekaligus mendorong implementasi ekonomi hijau dan biru dari hulu ke hilir.
Pemprov Sumut, lanjutnya, telah menetapkan program strategis rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah pesisir seperti Kepulauan Nias, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan.
“Kami sudah melakukan reboisasi dibeberapa titik dan akan terus berlanjut tahun ini. Program ini menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Terkait alih fungsi kawasan mangrove, Heri menegaskan pemerintah bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi kawasan.
“Kalau itu kawasan mangrove, harus dikembalikan menjadi mangrove. Tidak ada tawar-menawar. Penertiban sudah dilakukan di ribuan hektare,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriyani Harefa, mengungkapkan tantangan utama dalam konservasi pesisir adalah membangun komitmen masyarakat.
“Kami bersyukur dukungan pemerintah sangat kuat. Tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat percaya bahwa upaya ini memberi manfaat ekonomi,” ujarnya.
YAKOPI menargetkan restorasi mangrove seluas 3.900 hektare di Sumatra Utara tahun ini, dengan prioritas wilayah pesisir barat termasuk Kepulauan Nias. Secara keseluruhan, YAKOPI telah melakukan rehabilitasi sekitar 3.000 hektare di lima provinsi.
Selain fokus pada lingkungan, YAKOPI juga mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat, mulai dari pelatihan hingga pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta.
“Kami tidak hanya menanam mangrove, tetapi juga memastikan masyarakat sejahtera. Produk-produk lokal akan kami bantu dari sisi kualitas, pengemasan hingga pemasaran agar benar-benar memberikan nilai ekonomi,” jelas Meilinda.
Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Muhammad Ridha Haykal, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan YAKOPI dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya sosialisasi penggunaan karbon.
“Kadang-kadang yang dipahami masyarakat dalam keseharian itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mereka atau sampah itu tidak teraktifkan, padahal bisa dimanfaatkan. Dan kami harap kepala desa bisa memberikan pemahaman itu kepada masyarakatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan program tersebut menyasar 75.000 desa di Indonesia, termasuk di Sumatra Utara melalui kolaborasi dengan YAKOPI, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Konferensi internasional ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana, Anna Stablum dari ClimeCO, Kazuhiko Kaike dari Universitas Hiroshima, Rosmadi Fauzi dari Universitas Malaya, serta Direktur Eksekutif ICVCM Amy Merril.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, lembaga non-profit, akademisi, dan sektor swasta semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan di Sumatra Utara. (id09)
