JAKARTA (Waspada.id): DPR RI melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati adanya tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang di Sumatra, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini menjadi upaya percepatan pemulihan pascabencana Sumatra yang hendak segera direalisasikan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan salah satu fokus utama pembahasan penanganan bencana adalah untuk menitikberatkan pada dukungan anggaran lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Dukungan tersebut mencakup skema transfer ke daerah serta penambahan anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Selain itu, rapat juga menyepakati mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik dapat segera terpenuhi tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.
Saan menyebut, tambahan dukungan diarahkan terutama bagi sektor pekerjaan umum yang berperan dalam pemulihan fasilitas vital, mulai dari jaringan infrastruktur hingga sarana sosial masyarakat.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Ia menekankan pentingnya realisasi sebelum hari raya agar tenaga kesehatan dapat kembali bekerja dengan optimal.
“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu. (id10)
