MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang (foto), mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang terus menggulirkan bantuan sosial (bansos) meski pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat 30 Desember 2022 lalu.
“Kita apresiasi sebagai langkah tepat kebijakan penyaluran bansos meski PPKM sudah dicabut seiring menurunnya kasus Covid 19 di Indonesia,” kata Armyn di Medan, Sabtu (7/1).
Politisi Partai Demokrat ini merespon langkah Jokowi menghentikan PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022, setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan pandemi lebih selama 10 bulan,
Dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali di Indonesia. Pada 27 Desember 2022 kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, positivity rate mingguan mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%.
Karena pandemi ini belum berakhir sepenuhnya dan untuk antisipasi gelombang baru, maka Status Kedaruratan Kesehatan (Kepres 11/12 2020) tetap dipertahankan, mengikuti status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) dari Badan Kesehetan Dunia WHO.
Selain mempertahankan bansos, pemerintah juga akan tetap menyalurkan bantuan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Selain itu, sejumlah intensif seperti intensif pajak juga tetap dilanjutkan.
Langkah Tepat
Menyikapi perkembangan itu, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang menyebutkan, langkah penghentian PPKM itu sudah melalui kajian yang panjang.
“Itu adalah langkah tepat agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha bisa lebih maksimal guna terpacunya pertumbuhan ekonomi,” imbuh wakil rakyat Dapil V Asahan-Batubara-Tanjungbalai ini..
Kendati demikian, Armyn menekankan, dampak Covid-19 masih terus terasa, terutama terhadap perekonomian masyarakat, sehingga penyaluran bansos bagi rakyat kurang mampu itu sudah seharusnya tetap dilanjutkan.
Menurutnya, daya beli masyarakat hingga kini masih lemah, dan untuk menstimulir ekonomi mikro, perlu didorong dengan pembantuan sosial guna merangsang aktifitas masyarakat yang selama ini cenderung pasif di rumah.
Namun Armyn menggarisbawahi bahwa bansos sebaiknya difokuskan pada masyarakat yang benar-benar terdampak secara ekonomi dan kesehatan. “Saya kira tidak efektif lagi kalau bansos disalurkan secara merata, karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak,” kata.
Dijelaskan, kelompok penerima prioritas diharapkan jadi sasaran utama penyaluran bansos, termasuk di Sumatera Utara. “Ini harus diberikan tentunya melalui verifikasi dan keakuratan data penerima agar tidak salah sasaran lagi,” Ujarnya,
Tak lupa Armyn juga mengimbau kepada masyarakat luas di Sumut untuk terus menjaga kesehatan, dengan tetap menggunakan masker, hand sanitizer dan menjaga jarak.
“Kita harus tetap jaga kesehatan, harus lebih optimis di tahun 2023 dengan menjaga persatuan dan kesatuan, karena suasana kebersamaan di tengah keberagaman kita adalah modal besar mengatasi krisis dan bangkit melawan kesukaran,” pungkasnya. (cpb)
