Medan

Anggota DPRD Sumut H Hanafi Desak Pemerintah Usut BLT-BBM Salah Sasaran

Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Hanafi (foto) mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas laporan salah sasaran (exclusion error) dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), yang jumlahnya mencapai 1,3 juta orang.

“Kita sesalkan informasi penyaluran bantuan BLT-BBM yang salah sasaran, yang nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar, sehingga kita minta ini diusut tuntas,” kata Hanafi kepada Waspada di Medan, Senin (26/9).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon ditemukannya salah sasaran dalam penyaluran bantuan yang tahun ini dikucurkan secara total Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bantuan tersebut, menurut Hanafi diperuntukkan bagi kelompok penerima prioritas yang terdampak langsung akibat kenaikan BBM yang diberlakukan 3 September lalu.

“Namun kita sesalkan kemudian bantuan tersebut diterima oleh pihak yang tak berhak menerimanya, kita minta ini ditelusuri, apakah ada unsur kesengajaan, atau ada sistem yang keliru menginput data,” ujarnya.

Hanafi menyebutkan, jika diketahui ada kelompok yang sengaja mengarahkan penerima yang bukan berhak dengan memanipulasi data, maka pihaknya meminta diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau kemudian ada human error yang menyebabkan sistem tidak berjalan optimal, kita berharap perlu perbaikan, dengan cara menyederhanakan pola penyaluran secara terintegrasi, atau mencari pola baru yang lebih efektif,” ujarnya.

Prihatin

Hanafi prihatin akibat bantuan salah sasaran ini, warga penerima terdampak BBM semakin terpukul. “Mari kita beri perhatian khusus, dan meminta mereka proaktif melaporkan jika ada penyimpangan bantuan, agar segera disikapi dan ditindaklanjuti,” paparnya.

Artinya, masyarakat diajak lebih cerdas melapor, dan memahami prosedur penerimaan agar tidak jatuh ke pihak yang keliru.

“Aduan yang disampaikan tidak hanya terkait BLT salah sasaran, tetapi juga seputar penyelewengan atau pungutan liar terkait mekanisme penerimaan bantuan,” pungkas Hanafi. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE