MEDAN (Waspada.id): Kisruh birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menuai kritikan publik. Tokoh masyarakat Antony Sinaga, SH, MHum pun angkat bicara. Antony menilai kondisi tersebut terjadi karena kesalahan pimpinan tertinggi.
Antony pun meminta Presiden Prabowo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian jangan hanya diam.
“Perbaiki segera. Ini tanggungjawab Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo harus lakukan intervensi kepada Gubsu Bobby Nasution agar kondisi ini tidak berkelanjutan,” tegas Antony Sinaga kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Kisruh birokrasi yang terjadi di Pemprovsu bukan tanpa alasan. Kebijakan yang dibuat Bobby Nasution setelah dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menjadi penyebab semuanya.
Belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 menjadi korban kepentingannya. Ada yang nonaktif, ada pula yang turun pangkat. Sekira 10 eselon 2, dan 7 eselon 3 dinonaktifkan.
Ditambah lagi pergeseran APBD 2025 yang terbongkar dan berujung pada OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting.
Padahal APBD Sumut 2025 sudah sangat baik disahkan oleh Pj Gubsu Agus Fatoni. Semisal untuk mengatasi defisit anggaran Rp1,5 triliun dan membayar hutang proyek mutiyears jalan dan jembatan Rp2,7 triliun.
“Pergeseran APBD dan penonaktifan pejabat eselon yang terjadi ini membuktikan Bobby Nasution tidak paham dengan sistem birokrasi,” tegas Antony.
Mantan birokrat dan praktisi hukum ini juga menekankan agar Presiden Prabowo melalui Mendagri Tito Karnavian memperhatikan kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang tidak baik baik saja.
Jika kisruh birokrasi di Pemprovsu ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat, Anthony khawatir kepercayaan publik akan pudar kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Rakyat pun bisa menilai Presiden Prabowo tidak mampu membina Bobby Nasution yang merupakan menantu mantan Presiden Joko Widodo.
“Jika ini dibiarkan terus, jelas masyarakat beranggapan demikian terhadap Presiden Prabowo. Apa istimewanya Bobby Nasution ini, sehingga dibiarkan membuat kebijakan yang tidak sesuai aturan. Terkesan ugal-ugalan kebijakan yang dibuatnya, baik itu pejabat eselon dan pergeseran APBD,” tegas Antony.
Ketua LSM Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia ini pun mengimbau masyarakat khususnya pejabat eselon dan DPRD Sumut untuk meluruskan situasi birokrasi yang kini tengah terjadi di Pemprovsu.
Ada kesan Provinsi Sumut ini jadi bahan percobaan belajar bagi Bobby Nasution untuk menjadi pemimpin naik kelas di tingkat nasional.
“Kisruh ini harus dilawan, jangan Sumut ini menjadi percobaan yang sangat meresahkan. Presiden Probowo dan Mendagri Tito Karnavian haris bertanggung jawab terhadap Bobby Nasution, dan juga Agus Fatoni yang merupakan dirjen keuangan daerah. Ayo kita perbaiki Sumut ini yang sudah porak-poranda dibuat Bobby Nasution,” tandas Antony.
Terkait OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting, lanjut Antony, Bobby Nasution seperti memiliki hak imunitas dan kekebalan hukum yang diberikan pemerintah pusat. Sampai-sampai KPK pun tidak bernyali untuk memeriksanya.
Bahkan, kata Antony, circle Bobby Nasution yang bermasalah juga tidak tersentuh aparat penegak hukum (APH), dan Inspektur Provinsi berubah menjadi lembaga super power yang melebihi kewenangan penegak hukum.
“Kalau sudah ramai di publik seperti ini seharusnya dipanggil inspektorat itu karena ada dugaan korupsi, dan ini sudah menjadi rahasia publik,” katanya.
Tetapi karena lingkaran Bobby Nasution termasuk tim pemenangan maka inspektorat pura pura ngak tahu, ngak dengar, ngak lihat dan sudah menyiapkan alasan untuk menangkis pertanyaan.
Sementara seorang pegawai yang hanya main hape dan ulang tahun bawa kado pun diberikan sanksi. Ini yang jelas-jelas dari segi jumlahnya fantastik korupsinya dibiarkan dan inspektorat bungkam,” tutup Antony Sinaga.
Gubsu Bobby Nasution yang dihubungi Waspada.id soal tudingan ini belum merespon. Pesan whatsapp yang dikirim centang dua, dibaca namun tidak dibalas.(id96)
