MEDAN (Waspada.id): – Di Hari Jadi ke-78 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut sekaligus Ketua Pansus Aset Pemprov Sumut, Abdul Rahim Siregar (ARS) menyampaikan refleksi kritis dan konstruktif terkait kondisi serta arah pembangunan Sumatera Utara ke depan.
Ia menegaskan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai episentrum peluang nasional, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta bonus demografi yang kuat. Jika dikelola secara optimal, potensi tersebut diyakini mampu mendorong lompatan ekonomi daerah secara signifikan.
“Sumatera Utara adalah episentrum peluang. Kekayaan alam dan bonus demografi menjadi kekuatan besar yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Namun demikian, Ketua Umum KAKAMMI Sumatera Utara, ini juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, antara lain maraknya peredaran narkoba, ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5 persen, serta belum meratanya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu, tata kelola aset daerah dinilai belum optimal. Meski memiliki nilai mencapai puluhan triliun rupiah, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil.
“Ini adalah ironi yang harus segera diakhiri. Potensi besar tidak boleh dibiarkan tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan lain seperti kerentanan bencana, konflik agraria, serta belum maksimalnya hilirisasi sektor unggulan. Menurutnya, Sumatera Utara membutuhkan lompatan kebijakan yang berani, terukur, dan tidak sekadar rutinitas administratif.
Di sisi lain, Founder Lembaga Quantum Leadership & Spirituality dan Founder Kampung Trainer Indonesia ini mengapresiasi langkah awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya. Program digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan UMKM dinilai sebagai fondasi awal yang positif.
“Mulai terlihat peningkatan kepercayaan publik, perkembangan ekonomi digital, serta upaya optimalisasi aset dan BUMD. Peran Bank Sumut juga menunjukkan arah menuju kemandirian fiskal,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Menurutnya, lebih dari satu tahun kepemimpinan sudah cukup untuk mengukur arah dan efektivitas kebijakan, sehingga diperlukan langkah yang lebih progresif ke depan.
Ia juga memaparkan proyeksi peningkatan kapasitas fiskal daerah. APBD Sumatera Utara dinilai berpotensi meningkat bertahap menjadi Rp16 triliun pada 2027, Rp18 triliun pada 2028, Rp20 triliun pada 2029, dan Rp22 triliun pada 2030.
Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, transparansi PBBKB, optimalisasi dividen BUMD hingga Rp1 triliun, serta pengelolaan aset daerah hingga Rp1,8 triliun.
Selain itu, diversifikasi sumber PAD juga menjadi kunci melalui digitalisasi pajak, monetisasi aset daerah, penguatan sektor pariwisata Danau Toba, serta hilirisasi sektor pertanian dan energi.
Menutup pernyataannya, Abdul Rahim menegaskan bahwa tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi, Kaya Inovasi & Terus Melayani” harus diwujudkan dalam aksi nyata.
“Kolaborasi adalah kekuatan, energi rakyat adalah penggerak, inovasi adalah percepatan, dan pelayanan adalah tujuan utama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Sumatera Utara agar semakin maju, adil, dan sejahtera.
“Di usia ke-78 ini, saatnya kita bersatu mengawal, mengkritisi, dan mendukung agar Sumatera Utara benar-benar melayani dengan hati dan membangun dengan keberanian,” tutup Ketua Umum Forum Masyarakat Dalihan Natolu (FORMADANA) Indonesia, ini. (id144)
