MEDAN (Waspada): Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, meninjau sejumlah proyek Pemprovsu tahun anggaran 2022 di Tanah Karo, Rabu (7/6/2023).
Kepada awak media, Baskami mengatakan kunjungan itu terkait realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Karo yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.
“Kami menyambangi beberapa proyek di Tanah Karo yang mencakup beberapa SKPD bersama anggota DPRD Sumut Dapil 11,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pihaknya mengunjungi Wisma Tamu Pemprov Gundaling. Juga peningkatan jalan provinsi Simpang Sinaman, Wisma Atlet Siosar, SMA Negeri 2 Kabanjahe dan Kantor Samsat Kabanjahe.
“Ada beberapa catatan yang saya berikan. Seperti perbaikan jalan provinsi dari Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman sepanjang 5 km, yang ditopang anggaran Rp 2,7 triliun. Juga persiapan Wisma Atlet dan sport center di Siosar untuk PON XXI mendatang harus digenjot pengerjaannya,” imbuhnya.
Pantauan lapangan, kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Perkim Sumut Alfi Syahriza selaku koordinator. Juga beberapa perwakilan OPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan lainnya.
Lebih lanjut Baskami mengatakan, untuk Wisma Tamu Gundaling, telah selesai proses rehabilitasinya. “Juga untuk SMA Negeri 2 Kabanjahe. Tapi untuk Gedung Kantor Samsat Kabanjahe sampai hari ini belum selesai pengerjaanya. Kita minta agar segera diselesaikan,” jelasnya.
Baskami mengatakan, seluruh Anggota DPRD Sumut, dari dapil 1 hingga 12 turun ke dapilnya masing-masing meninjau realisasi kegiatan dan sub kegiatan APBD yang bersumber dari Provsu Tahun 2022.
Ia mengatakan, kunjungan kerja itu sangat penting untuk melihat realisasi APBD di lapangan.
“Kami berharap proyek dan bantuan yang diberikan Pemprovsu di Kabupaten Karo dapat memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat, termasuk infrastruktur yang baik,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Rekomendasi tersebut termasuk, belanja modal beberapa SKPD serta volume dan mutu pekerjaan jalan, jembatan provinsi. (cpb)
