MEDAN (Waspada.id) – Percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Sumatera Utara kembali menjadi perhatian pemerintah. Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Huntap wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026), dan dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.
Tito menekankan bahwa kunci percepatan pembangunan Huntap terletak pada keakuratan data calon penerima. Ia meminta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mengirimkan data rinci untuk diverifikasi.
“Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa selesai. Kecepatan bisa dicapai melalui data spesifik yang kemudian divalidasi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga skema, yakni insitu (pembangunan di lokasi asal), eksitu mandiri (relokasi mandiri ke lahan baru), dan eksitu komunal (relokasi terpusat di kawasan yang lebih aman).
Secara nasional, pemerintah telah merencanakan pembangunan 39.016 unit Huntap untuk tiga provinsi. Rinciannya terdiri dari 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Untuk Sumatera Utara, total usulan mencapai 7.321 unit dengan target pembangunan 6.350 unit, meliputi 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
Tito menegaskan bahwa pembangunan hanya akan diproses untuk daerah yang sudah menyerahkan data lengkap.
“Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja,” katanya.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya dalam mempercepat proses tersebut. Ia juga turun langsung ke lokasi terdampak bencana untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Pemprov Sumut, kata Bobby, telah melakukan berbagai langkah percepatan mulai dari verifikasi data korban, penyediaan lahan, percepatan pembangunan fisik, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan Forkopimda.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta para kepala daerah dari Aceh, Sumut, dan Sumbar. (DISKOMINFO SUMUT)
