MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Armyn Simatupang (foto) berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke kabupaten/kota di Sumatera Utara, guna mengingatkan kepala daerah tidak melakukan korupsi.
“Kita berharap KPK turun untuk terus mengingatkan kepala daerah juga dapat mencegah praktik korupsi,” kata Armyn kepada Waspada di Medan, Jumat (27/10).
Anggota dewan Fraksi Demokrat Dapil V Asahan-Batubara-Tanjungbalai itu merespon kegiatan sosialisasi Antikorupsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Pasangan, di gedung dewan.
Menurut Armyn, pihaknya mengapresiasi langkah KPK yang memberikan sosialisasi mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, khususnya para anggota DPRD Sumut.
KPK hadir di Sumut melalui program Roadshow Bus KPK yang dihadiri Wakil Ketua RI KPK Nurul Ghufron dan jajaran, dilakukan sebagai salah satu kegiatan mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.
Bertemakan “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”, kegiatan ini berlangsung di ibu kota Provinsi Sumatera Utara selama empat hari mulai 26 hingga 29 Oktober 2023.
Kegiatan ini diharapkan memberikan semangat bagi pemerintah daerah mewujudkan good government (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government‘ (pemerintahan yang bersih) di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Armyn, selaku wakil rakyat pihaknya menginginkan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota menataati aturan yang berlaku, dan tidak terjerumus pada tindak pidana korupsi.
“Kita juga berharap KPK nanti menguatkan komitmen bersama menghindari praktik antikorupsi dengan menggelorakan Sumut antikorupsi,” katanya.
Pihaknya berharap kehadiran KPK di daerah dapat dilakukan secepatnya, untuk terus monitoring capaian kerja atau monitoring center for prevention (MCP).
“KPK sebagai lembaga antirasuah dirasa perlu segera turun ke bawah, mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota agar berhati-hati dalam setiap proses penyusunan atau pembahasan APBD. Baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dengan melahirkan budaya antikorupsi tersebut, lanjut Armyn, dapat dimulai dengan mencari akar budaya permasalahan korupsi itu sendiri lewat membangun kesadaran di berbagai kalangan.
Sementara Wakil Ketua RI KPK Nurul Ghufron mengatakan, kehadirannya menyelenggarakan kampanye kolektif di Kota Medan menjadi provinsi kelima di Pulau Sumatera yang disinggahi, dapat menyebarkan paham antikorupsi.
“Kami harap tidak berhenti di sini saja, tetapi semangat ini diteruskan hingga ke kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan dilakukan terus menerus,” ungkap Ghufron. (cpb)
