MEDAN (Waspada.id): Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyandang predikat sebagai gubernur dengan kinerja terburuk melalui hasil survei terbaru platform media Muda Bicara ID. Survei itu juga memunculkan daftar gubernur di Indonesia dengan kinerja terbaik di mata generasi muda.
Tiga gubernur dengan kinerja terbaik, peringkat pertama diraih Pramono Anung (DKI Jakarta), disusul Sri Sultan Hamengku Buwono X (Yogyakarta) dan Dedi Mulyadi (Jawa Barat).
Namun menariknya, untuk gubernur terburuk, peringkat pertama diraih Muhammad Bobby Afif Nasution (Gubernur Sumatera Utara), disusul Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) dan Ahmad Luthfi (Jawa Tengah).
Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menempati posisi teratas sebagai Gubernur Terburuk 2025 dengan tingkat ketidakpuasan publik mencapai 35,09 persen.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda tidak terkejut. ‘’Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai Gubernur Kinerja Buruk Versi Generasi Muda, sesungguhnya tidak mengejutkan bagi sebagian warga Sumatera Utara,’’ ucapnya, Rabu (25/2/2026).
Elfenda menyebut, survei yang dilakukan oleh platform Muda Bicara ID, yang menyatakan diri sebagai media kajian dan gerakan anak muda untuk isu kebijakan publik itu menggunakan 400 responden dari seluruh Indonesia untuk membaca persepsi generasi muda terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pada Kuartal II 2025, dengan salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan terhadap kepala daerah.
Dari sisi metodologi, persebaran responden disebutkan terdiri atas 59 persen dari Pulau Jawa, 17,6 persen dari Sumatera, 8,3 persen dari Sulawesi dan Maluku, 7,8 persen dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 7,3 persen dari Kalimantan.
Komposisi ini menyisakan kelemahan dalam representasi, terutama jika dikaitkan dengan penilaian terhadap kepala daerah di luar Jawa. Demikian pula latar belakang responden yang sangat beragam mulai dari pencari kerja, dosen, ibu rumah tangga, jurnalis, mahasiswa, ASN, pekerja informal dan swasta, hingga petani dan nelayan tidak serta-merta menjamin keterkaitan langsung antara responden dan dampak kebijakan yang dinilai.
Hasil survei tersebut menempatkan Bobby Nasution sebagai gubernur dengan kinerja terburuk versi generasi muda. ‘’Temuan ini memang mencerminkan persepsi sebagian anak muda, namun tidak dapat dijadikan legitimasi tunggal untuk menilai berhasil atau gagalnya tata kelola pemerintahan daerah,’’ ucapnya.
Elfenda menyebut, survei opini publik pada hakikatnya adalah instrumen sosiologis, bukan instrumen audit kinerja. Penilaian objektif terhadap kepala daerah seharusnya bertumpu pada indikator makro Pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, kualitas belanja publik, capaian RPJMD, hasil evaluasi Kemendagri serta pemeriksaan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum.
Meski demikian, lanjut Elfenda, hasil survei tersebut tetap patut dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengingat berbagai polemik kebijakan yang telah menjadi perhatian publik.
Dinamika sengketa 4 pulau di wilayah antara Aceh dan Sumut, kebijakan penghentian kendaraan berpelat BL di Langkat yang memicu gesekan antar daerah, hingga kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting, telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas.
Belum lagi implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum merata, serta mundurnya sejumlah pejabat eselon II dalam waktu berdekatan yang menimbulkan kesan adanya tekanan politik di lingkungan birokrasi, kata Elfenda.
Elfenda pun menilai, catatan persoalan tersebut juga tidak terlepas dari jejak rekam Bobby Nasution saat yang bersangkutan menjabat Wali Kota Medan, seperti kasus polemik revitalisasi Lapangan Merdeka, proyek lampu Pocong, rubuhnya kantor kejaksaan Medan, Jalan berkeramik, proyek infrastruktur multi years yang dipersoalkan publik.
‘’Rangkaian peristiwa itu membentuk persepsi sosial yang tidak dapat diabaikan,’’ ungkapnya.
Karena itu, Elfenda berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya menjadikan hasil survei ini sebagai momentum introspeksi untuk memperbaiki kinerja dan komunikasi publik.
Masyarakat tidak cukup disuguhi laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian setiap tahun, sementara di lapangan masih muncul berbagai persoalan proyek, dan pengelolaan anggaran.
Publik juga tidak bisa hanya menerima narasi capaian ekonomi dan kualitas belanja tanpa penjelasan atas kasus-kasus korupsi, pergeseran anggaran berulang, maupun kebijakan yang menimbulkan kontroversi.
Prestasi Sumut sebagai daerah inflasi tertinggi se-Indonesia dihubungkan dengan laporan ekonomi dari pemerintah Sumut tentu tidak nyambung.
Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi fungsi pengawasan DPRD Sumatera Utara. Lembaga legislatif daerah semestinya menjalankan mandat rakyat melalui fungsi kontrol terhadap kebijakan, anggaran, dan legislasi, bukan justru terkesan menjadi tameng politik kekuasaan.
‘’Mandat representasi publik menuntut DPRD bekerja kritis dan independen, agar mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya,’’ tandas Elfenda juga pengamat anggaran dan pendiri Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)
