HMI Medan Minta Bawaslu Dan Inspektorat Tindak Tegas Oknum Pejabat Pemko Yang Ikut Kampanye

  • Bagikan
KETUA Umum HMI Cabang Medan, Ridho Fahrezy. Waspada/ist
KETUA Umum HMI Cabang Medan, Ridho Fahrezy. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan angkat bicara terkait oknum pejabat Pemko Medan, yang diduga oknum Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengkampanyekan salah satu pasangan Capres-Cawapres.

Hal ini sangat disayangkan di mana oknum tersebut merupakan oknum ASN yang menjabat di salah satu Dinas Pemko Medan. Ini menjadi bukti bahwa adanya aparatur negara yang sudah tidak netral menuju Pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan pada video yang berdurasi singkat, diduga oknum Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menjadi salah satu gambaran tidak netralnya ASN di wilayah Pemko Medan menuju Pemilu.

Dalam video yang beredar, oknum tersebut menjelaskan kepada guru-guru terkait sisilah keluarga antara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dengan Walikota Medan serta Calon Wakil Presiden nomor urut 02, sehingga harus didukung dan dipilih.

Berdasarkan pemantauan HMI Cabang Medan, hingga hari ini Bawaslu dan Inspektorat Kota Medan belum memberikan sanksi apapun terkait perbuatan oknum Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tersebut.

Ridho Fahrezy selaku Ketua Umum HMI Cabang Medan pun angkat bicara, yang salinannya diterima Waspada, Senin (22/1).

“Ya, kami sangat prihatin melihat video singkat yang beredar. Ini menjadi salah satu contoh gambaran bagaimana perjalanan menuju Pemilu 2024 yang akan datang. Sebab, ASN itu punya jabatan struktur dan fungsional yang mampu mengerahkan massa untuk memilih salah satu paslon. Apalagi kalau dilihat dari video itu sangat erat kaitannya dengan conflict of interest pada salah satu paslon, ” ujarnya.

Tindakan Tegas

Ridho juga menyampaikan agar Bawaslu dan Inspektorat Kota Medan segera ambil tindakan tegas terhadap oknum tersebut.

“Maka dari itu, kami meminta kepada Bawaslu dan Inspektorat Kota Medan segera memberikan sanksi yang tegas supaya menjadi pelajaran bagi ASN yang lain. Ini jelas telah melanggar Pasal 71 PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Jangan sampai rakyat berasumsi sendiri bahwa ada gerakan terstruktur dan masif secara diam-diam oleh ASN di Kota Medan untuk mengarahkan masyarakat kepada salah satu paslon,” lanjutnya.

Ridho menambahkan, agar ini tidak dianggap menjadi perbuatan yang dibenarkan, pihaknya pun meminta kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk mencopot oknum Kabid SMP tersebut. (rel)

  • Bagikan