MEDAN (Waspada): Pemerintah melalui kementrian kesehatan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) didesak mengusut tuntas 102 obat sirop yang diduga menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak.
“Kita ingin pemerintah serius menyikapi dan mengambil tindakan untuk mengusut 102 obat sirop yang beredar di Indonesia, termasuk di Sumut,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, M Lokot Nasution, di Medan, Senin (24/10).
Dia mengemukakan hal itu dalam diskusi sekaligus peresmian Democratic Cafe, di lingkungan Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Sudirman, Medan.
Dia merespon pengumuman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap ada 102 produk obat yang digunakan pasien, yang diduga memicu terjadinya penyakit gagal ginjal akut pada anak yang telah menimbulkan korban meninggal dan dirawat di rumah sakit.
Menurut Lokot, pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk serius dalam menangani hal ini. “Ini bicara hidup mati manusia. Kalau memang ada salah, harus akui kesalahan itu, jangan ditutupi dan harus diperbaiki,” tegas Lokot.
Didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Yudha Johansyah dan Kepala Bakomstra Chairil Huda, Lokot Nasution berharap pemerintah harus lebih memfungsikan BPOM agar selalu menjalankan fungsinya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Pengawasan BPOM saya rasa juga kurang efektif, jadi ini bisa melibatkan pihak lain, misal melibatkan sivitas akademika,” urainya.
Bahkan, sambung Lokot, Ketum DPP Demokrat AHY telah meminta fraksi Demokrat di DPR RI untuk menindaklanjuti hal ini.
“Kita juga punya kader di legislatif maupun di eksekutif. Kita mendorong Fraksi Demokrat di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terlibat aktif di daerah masing masing mengenai persoalan ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Secara khusus bagi Partai Demokrat, sambung Lokot, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menginstruksikan agar Fraksi Demokrat di DPR RI juga memberikan perhatian dan membahas hal-hal strategis terkait penanggulangan kasus ini. (cpb)
