JAKARTA (Waspada.id): Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, M. Din Syamsuddin, memberikan komentar terkait pidato Presiden RI Prabowo Subianto di PBB mengenai seruan revivalisasi Solusi Dua Negara (two state solution) bagi konflik Israel–Palestina.
Menurut Din Syamsuddin, Solusi Dua Negara adalah pikiran lama yang dianut pemerintah negara-negara anggota OKI, termasuk Indonesia. Pikiran itu dinilai baik guna mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung selesai dan berdampak global. Namun, ia menegaskan bahwa persyaratan bagi adanya dua negara — yakni pengunduran diri Israel atas wilayah Arab yang dikuasainya sejak Perang 1967 seperti Sinai dan Dataran Tinggi Golan, penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Wilayah Tepi Barat, serta status Jerussalem sebagai kota suci yang tidak boleh dikuasai oleh satu pihak — tidak pernah dipenuhi Israel.
“Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat semakin menjadi-jadi, dan secara sepihak Israel dengan dukungan Amerika Serikat menjadikan Jerussalem sebagai Ibu Kota,” ujar Din.
Ia menambahkan, selain pembangunan pemukiman di Tepi Barat, Israel juga melakukan genosida atas Gaza dan menodai Masjid Al-Aqsha. “Maka, Kesepakatan Solusi Dua Negara menjadi batal,” katanya.
Sehubungan dengan itu, Din menilai seruan Presiden RI Prabowo Subianto di PBB untuk revivalisasi Solusi Dua Negara nyaris bak teriakan di tengah samudera, keras tapi hilang ditelan deburan ombak. Ia menyebut solusi itu ideal, tetapi faktor-faktor fundamentalnya harus diatasi terlebih dahulu, yakni penghentian genosida di Gaza dan penguasaan Israel atas wilayah Palestina yang didudukinya.
“Tanpa itu, dan itu sulit diterima Israel, maka Solusi Dua Negara menjadi hampa,” tegasnya.
Din menekankan, yang perlu dilakukan Indonesia sebagai negara cinta perdamaian dan keadilan adalah mendesak Israel mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, dan segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza yang kelaparan.
“Jika jalan damai tidak digubris Israel, maka jalan militer lewat Peace Keeping Force (Pasukan Penjaga Perdamaian) atau War Preventing Force (Pasukan Pencegah Perang) adalah solusi. Beranikah Indonesia mempelopori opsi ini, sangat tergantung pada nyali dan kekuatan hati Kepala Negaranya,” ujar Din yang saat ini
menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) dan Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta.(id11)
