JAKARTA (Waspada) Anggota DPR RI Fadli Zon menilai DPR punya peran penting dalam menjaga komitmen negara dalam berdemokrasi.
Menurutnya, menjaga demokrasi dalam bernegara sangatlah sulit karena selalu ada godaan-godaan yang mendorong pada kecenderungan untuk menjadi absolutisme.
”Demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, itu satu hal. It’s not easy dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya karena kalau tidak, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada,” jelas Fadli dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ’DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Menurutnya, saat ini kecenderungan dari demokrasi menuju absolutisme sudah ada di banyak negara, seperti di Afrika dan Amerika Selatan. Sehingga, tambahnya, akan sangat membahayakan jika Indonesia tidak bisa menjaga demokrasi yang sudah berjalan ini.
“Salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu adalah pada pembatasan masa jabatan presiden yang sudah disepakati di dalam amandemen Undang Undang Dasar 45,” tukasnya.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, DPR menjadi satu pilar yang sangat penting. DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Namun ada juga diplomasi parlemen. Tetapi selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol partai politik dan kontrol terhadap eksekutif.
“Saya kira di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balances terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepada kepentingan rakyat atau tidak,” tutupnya.
Pada sisi lain anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid yang juga menjadi pembucara, menilai biaya penyelenggaraan pemilu sangat mahal sehingga perlu dibahas sistem yang lebih murah dan efisien.
Menurutnya, hal ini bisa dimulai dengan membangun sistem aturan yang memunculkan demokrasi yang lebih sederhana.
”Semuanya juga akan mengakui bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu sudah mahal. Biaya kompetisi calon juga mahal. Menurut saya ini perlu dibahas sistem yang memungkinkan semua bisa ikut dan tidak membutuhkan biaya yang mahal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini juga mengungkapkan perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait berbagai sistem pemilu yang pernah dijalani untuk mencari mana yang lebih efektif.. (J05)
