JAKARTA (Waspada): Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di
di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut. Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”.
Hasto mengakui pemanggilan pertama sebenarnya harusnya kemarin. Namun dia mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.
“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,. Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Hasto menjawab wartawan di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Yoseph Aryo Adhie yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK.
Dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Adhie Darmo, tambahnya ada kemungkinan hal tersebut untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.
Hasto pun mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan” oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.
“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP (Kartu Tanda Penduduk) saya, karena dulu saya bekerja di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang. Ya nanti saya akan datang,” ujarnya.
Dari informasi yang diperolehnya dari Wasekjen Yoseph Aryo Adhie, Hasto memahami pemanggilan dirinya akan berkaitan dengan proses di Pilpres (Pemilihan Presiden ) 2019, dimana saat itu dirinya menjabat Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin.
“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” urai Hasto.
“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini tidak ada bisnis,” pungkasnya. (J05)
