JAKARTA [Waspada]: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut instansi pemerintah pusat maupun daerah bodoh bila belanja barang impor untuk kebutuhan dalam negeri. Justru sebaliknya, dana yang berasal dari APBN, APBD, maupun BUMN dikeluarkan untuk peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri.
“Saya titip, percepatan realisasi belanja prioduk dalam negeri. Jangan sampai uang pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari penerimaan negara bukan pajak, dari royalti, dari defiden di BUMN, serta dari bea ekspor, dari PPN, PPh badan, PPh karyawan dikumpulkan, kemudian jadi APBN maupun APBD lalu kita belanjanya barang impor. Bodoh sekali kita,” ujar Jokowi.
Presiden mengatakan hal tersebut dalam sambutannya di pembukaan rapat kerja nasional Korpri di Jakarta, Selasa (3/10/2023), dan mengakui bahwa realisasi belanja produk dalam negeri saat ini masih rendah untuk APBN baru mencapai 69 persen dan APBD mencapai 56 persen.
“Realisasi belanja produk dalam negeri, APBN itu baru 69 persen. APBD lebih rendah lagi 56 persen, enggak tahu yang dibeli apa. Realisasi belanja produk dalam negeri kita pantau terus. BUMN 46 persen. Gimana kita mau menggerakkan UMKM kita, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri?” tandas Jokowi.
Jokowi tak ingin pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, dan juga penerimaan negara bukan pajak justru digunakan untuk belanja produk-produk impor. Ia mengingatkan, pendapatan negara tersebut sangat sulit untuk dikumpulkan. Karena itu, penggunaannya pun juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Sebab, belanja produk-produk dalam negeri tersebut akan membantu meningkatkan perekonomian daerah dan juga para pelaku UMKM. Ia pun tak ingin penggunaan anggaran APBN dan APBD justru memberikan peningkatan ekonomi terhadap negara lain ketimbang negara sendiri,” urai Jokowi.
Percepat Digitalisasi
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan akan mendukung ekonomi daerah dengan mempercepat digitalisasi keuangan guna mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah (Pemda) dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
“Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna dan sebagian besar merchantnya adalah UMKM,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023, Selasa (3/10/2023).
Dia menjelaskan bahwa QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS). Selain itu, QRIS juga telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Kedua, BI terus memperluas layanan KKI yang dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melakukan mobilisasi bersama perbankan dan penyedia jasa pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant, yakni sebesar 1,3 persen.
“Kami lakukan mobilisasi dengan perbankan dan sistem pembayaran dari kami kepada pemerintah daerah adalah tanpa biaya, kecuali biaya materai karena UU,” jelasnya. Ketiga, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
Pada kuartal II/2023, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14.000 triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun. (j03)
