Scroll Untuk Membaca

Nusantara

Ketua BKSAP DPR RI: Dunia Baru Tak Bisa Dihadapi Dengan Peta Lama

Ketua BKSAP DPR RI: Dunia Baru Tak Bisa Dihadapi Dengan Peta Lama
acara peluncuran dan diskusi buku berjudul "New World, New Perspective, New Approach" yang diterbitkan BKSAP DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (Waspada/Andy Yanto Aritonang)
Kecil Besar
14px

JAKARTA (Waspada): Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya pembaruan perspektif dalam diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Pasalnya, dunia tengah memasuki fase baru yang tidak lagi dapat dipetakan dengan kerangka lama.

“Kita hidup dalam dunia baru. Dan seperti kata pepatah, kita tak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama,” ujar Mardani saat menyampaikan sambutan pada acara peluncuran dan diskusi buku berjudul “New World, New Perspective, New Approach” yang diterbitkan BKSAP DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Mardani menyinggung berbagai peristiwa global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump, konflik bersenjata di Eropa Timur, serta krisis Timur Tengah pasca serangan 7 Oktober 2023. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu menandai perubahan mendasar dalam arsitektur geopolitik dan ekonomi global.

“Termasuk, tantangan baru dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan mata uang kripto. Teknologi seperti crypto memang efisien, tapi sekaligus menjadi surga bagi transaksi ilegal lintas negara. Ini mengubah lanskap keamanan siber dan ekonomi global,” kata Mardani.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa Indonesia tengah bersiap untuk memperkuat keterlibatan di forum-forum parlemen internasional seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) dan IPU (Inter-Parliamentary Union). Menurutnya, kolaborasi antarnegara melalui jalur diplomasi parlemen atau yang dikenal sebagai second-track diplomacy menjadi semakin penting di era multipolar saat ini.

Tak hanya dalam skala global, Mardani juga menekankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan terbuka. Ia menyebut bahwa Indonesia, sebagai pendiri Open Government Partnership (OGP) sejak 2011, kini perlu memperkuat kembali implementasi keterbukaan informasi, termasuk di parlemen.

“Kalau kita ingin beresin negara, kita harus mulai dari parlemen. Dan itu artinya kita harus mendorong open parliament sebagai bagian dari reformasi kelembagaan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di akhir pidatonya, Mardani menyampaikan bahwa peluncuran buku diplomasi parlemen bukan sekadar dokumentasi, melainkan ajakan terbuka untuk berkolaborasi. “Semua bisa mendengar, mengkritik, dan berkontribusi dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP,” ucapnya. (rel/J05)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE