JAKARTA (Waspada): Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak wajib mendukung presiden yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu 2024. Siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8) di Jakarta.
Ketua MPR menguraikan, enam bulan ke depan, tepatnya pada 14 Februari 2024 nanti, kita akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan kedepan. Tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut. Demokrasi berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan sehari-hari. Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Ketua MPR mengajak semua pihak menyambut pemilihan umum 2024 untuk mewujudkan demokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu dapat menjadi arena kontestasi untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa, yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Lebih dari itu, kita berharap, siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya.
“Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia maju,”ujar Bamsoet.
Seiring dengan itu Ketua MPR mengingatkan, sesuai dengan prinsip negara hukum para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.
Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara.
Kita semua, tambah Ketua MPR, perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat.
Tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi.
Perkembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat.
Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kiranya dapat menjadi landasan untuk penguatan peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini.
Untuk itu dalam sidang tahunan yang mulia ini, kami mengajak seluruh pihak terkait, untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital kita agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan pelindungan konsumen. Penguatan daya saing industri keuangan digital kita, akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Ketua MPR juga menyinggung soal sumber daya alam (SDA) Indonesia perlu diolah dan dikelola sendiri untuk kepentingan ekonomi nasional.
Menurut Bamsoet, pengolahan dalam negeri melalui proses hilirisasi dapat menguntungkan perekonomian nasional. Komoditas SDA yang telah melalui hilirisasi akan memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.(j04)
